Minggu, 11 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Prabowo dan El-Sisi Bahas Kekerasan di Palestina

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir El-Sisi mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina dalam pertemuan di Istana Merdeka.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 11 Oktober 2026, 17.31 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
Prabowo dan El-Sisi Bahas Kekerasan di Palestina📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Palestina dalam pertemuan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Minggu, 11 Oktober 2026. Kedua pemimpin menekankan kekhawatiran bersama atas eskalasi kekerasan yang terus terjadi di wilayah Palestina, termasuk operasi militer yang dianggap melanggar hukum internasional.

Prabowo menyoroti adanya tindakan-tindakan provokatif dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, yang berdampak pada korban di kalangan warga sipil tak bersenjata. Ia menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap anak-anak, perempuan, dan lansia, tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun. Kekerasan yang dilakukan tanpa batas, menurutnya, telah melampaui batas kemanusiaan dan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat lokal.

Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga membahas isu pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang terus berlanjut. Prabowo menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap keputusan internasional dan semakin memperuncing ketegangan di kawasan. Ia menegaskan bahwa Indonesia, bersama Mesir, secara tegas menolak semua bentuk kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan global.

Pertemuan ini menjadi wadah komunikasi strategis antara dua negara yang memiliki posisi bersama dalam mendukung solusi damai dan berkelanjutan bagi konflik di Timur Tengah. Kedua pemimpin sepakat bahwa penyelesaian politik harus berbasis pada prinsip hak asasi manusia, kedaulatan wilayah, dan penghentian pembangunan permukiman ilegal yang merusak proses perdamaian.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya