Prabowo Diminta Transparansi Data Perusahaan Penyebab Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyerukan kebijakan transparansi penuh terkait data perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto mengungkap informasi resmi dari pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama terkait perusahaan dengan konsesi lahan yang teridentifikasi memiliki titik panas. Langkah ini dinilai perlu untuk menghindari miskomunikasi dan fitnah yang muncul di tengah publik, sekaligus menanggapi temuan independen dari organisasi lingkungan nonpemerintah.

Berdasarkan hasil investigasi dari lembaga seperti WALHI dan Greenpeace, terdapat 52 entitas perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan asal modal dari Malaysia dan Singapura. Alex menyoroti bahwa temuan tersebut telah diungkap secara publik, namun belum mendapat respons konkret dari pemerintah pusat. Ia meminta Presiden tidak hanya merespons isu secara emosional, tetapi juga secara substantif dengan membuka data resmi guna menegaskan keberpihakan terhadap kebijakan perlindungan lingkungan dan keadilan lingkungan.

Kondisi semakin memburuk dengan adanya reaksi dari negara tetangga, khususnya Singapura, yang menyampaikan kekecewaan melalui media sosial dengan meme yang mengolok-olok kabut asap akibat karhutla. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengungkapkan bahwa analisis citra satelit dan data meteorologi menunjukkan bahwa sebagian besar asap yang mencapai wilayahnya berasal dari tujuh perusahaan di Indonesia. NEA Singapura telah mengirim notifikasi pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas dan siap menyampaikan daftar perusahaan tersebut ke publik.

Di sisi lain, dampak sosial dan kesehatan dari karhutla semakin mengkhawatirkan. Pada Kamis (15/10), empat orang—termasuk petugas dan pekerja—tewas dalam upaya pemadaman kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Data Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus gangguan pernapasan di tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober 2026, dengan 62.400 di antaranya menimpa anak usia 0–5 tahun. Banyak sekolah tutup, penerbangan terganggu, dan puluhan ribu hektare lahan rusak akibat api.

Alex menekankan bahwa kegagalan menangani karhutla bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keberpihakan politik dan keberanian dalam mengungkap kenyataan. Ia meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah nyata sebelum jumlah korban terus meningkat. “Jangan biarkan kebakaran ini mengorbankan nyawa dan ekosistem tanpa respons tegas dan transparan dari pemerintah,” tegasnya, menekankan bahwa bantuan internasional, seperti yang pernah ditawarkan Jepang, bisa menjadi solusi jika kebijakan dalam negeri belum siap.