Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 Oktober 2026. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026, yang menetapkan jabatan tersebut sebagai bagian dari struktur kepemimpinan pemerintahan. Dalam kesempatan yang sama, Fadli Tri Hartono dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom, menandai penyerahan jabatan dari era sebelumnya.

Seluruh pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden, dengan komitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sumpah tersebut mencakup janji untuk menjunjung tinggi etika publik, menjaga integritas, serta berperan aktif dalam memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Proses pelantikan dilengkapi dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Presiden dan pejabat tinggi lainnya.

Syahganda Nainggolan, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh aktivis dan analis politik, menggantikan posisi Muhammad Qodari, yang kini dipindahkan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus anggota Wantimpres. Pergantian ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur kabinet yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden terpisah. Dalam keppres yang sama, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Wantimpres, sementara Muhammad Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua.

Komposisi anggota Wantimpres terdiri dari 24 tokoh lintas bidang, mencakup tokoh agama, akademisi, pengusaha, dan tokoh publik seperti Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, KH Said Aqil Siradj, hingga Rocky Gerung. Semua pejabat yang dilantik disambut dengan ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran menteri dan pejabat negara lainnya yang hadir.

Pelantikan ini menandai dimulainya era baru dalam koordinasi komunikasi publik pemerintah, dengan fokus pada transparansi, kredibilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua jabatan strategis tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan efektif antara pemerintah pusat dan rakyat, sekaligus memperkuat citra pemerintahan dalam menjalankan program pembangunan nasional.