Indonesia Perkuat Peran di DK PBB Lewat Kampanye 2029–2030

Kendari, ıNarasikita - Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengumumkan fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia pada periode kerja baru: mendorong kembali pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030. Pernyataan ini disampaikan dalam kesempatan pertama setelah pelantikan, menegaskan kesinambungan strategi diplomasi yang telah dicanangkan sebelumnya.

Arrmanatha menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar aspirasi, melainkan bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian global dan memperkuat sistem multilateralisme. Ia menilai bahwa pengalaman Indonesia dalam mediasi konflik dan partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi fondasi kuat untuk kembali menempati posisi strategis di forum keamanan internasional.

Pencalonan ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah disampaikan sebelumnya oleh pejabat sebelumnya, termasuk dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Pada kesempatan itu, Indonesia menegaskan peran aktif melalui bantuan kemanusiaan, pendekatan diplomasi, dan keterlibatan lintas wilayah serta lembaga internasional. Upaya ini dianggap mampu memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara yang berkontribusi secara konsisten terhadap stabilitas global.

Indonesia telah tiga kali sebelumnya menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, serta 2019–2020. Dengan pengalaman tersebut, pemerintah menilai bahwa keberhasilan dalam pencalonan kali ini akan menjadi bukti konsistensi dan kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia.