Profiling ASN 600 Ribu Dipercepat Hingga Akhir 2026

Kendari, ıNarasikita - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempercepat pelaksanaan program Profiling ASN (Pro-ASN) di seluruh wilayah Indonesia, dengan target mencapai 600 ribu aparatur sipil negara yang terprofiling pada akhir tahun 2026. Program ini menjadi fondasi strategis dalam membangun sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang transparan, akurat, dan berbasis kinerja. Tujuannya utamanya untuk memperkuat pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, serta penerapan manajemen talenta secara nasional.

Wakil Kepala BKN, Suharmen, menegaskan bahwa pencapaian jumlah peserta tidak boleh mengorbankan kualitas proses asesmen. Ia menekankan pentingnya menjaga standar integritas, akurasi data, serta konsistensi pelaksanaan di seluruh level pemerintahan. “Meski dilakukan secara gratis dan dengan skala besar, kualitas tetap menjadi prioritas utama. Semua pihak yang terlibat harus menjalankan prosedur dengan jelas dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta.

Hasil profiling akan menjadi acuan penting dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi, perencanaan promosi jabatan, serta strategi pengelolaan talenta di lingkungan pemerintah. Dengan data yang terkini dan valid, kebijakan SDM dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, menghindari kebijakan yang bersifat asal-asalan atau tidak berbasis bukti. BKN menekankan bahwa tanpa data profiling yang baik, upaya pengembangan SDM akan kehilangan arah dan efektivitas.

Untuk menunjang pencapaian target, BKN mendorong setiap kantor regional dan unit pelaksana teknis (UPT) menyusun strategi konkret, termasuk identifikasi hambatan operasional, pemetaan kebutuhan anggaran, serta kesiapan infrastruktur seperti fasilitas Computer Assisted Test (CAT). Selain itu, pembaruan data jabatan dan penyesuaian kuota peserta berdasarkan kondisi lokal menjadi syarat penting agar hasil asesmen dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan kepegawaian.

Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, menurut BKN, hanya bisa berjalan efektif jika didukung oleh data yang akurat dan terus diperbarui. Profiling yang sukses menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berbasis kinerja, adil, dan berkelanjutan.