Sekjen PBB Tekankan Reformasi Keuangan Global untuk Keadilan Ekonomi

Kendari, ıNarasikita - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menggarisbawahi urgensi reformasi sistem keuangan global dalam forum yang digelar di Jakarta. Ia menekankan bahwa arsitektur keuangan saat ini tidak mencerminkan kenyataan ekonomi dunia yang telah berubah signifikan, terutama dengan meningkatnya peran negara berkembang. Menurutnya, sistem yang dibentuk puluhan tahun lalu tetap menguntungkan negara-negara maju dan tidak memberi ruang yang memadai bagi negara berkembang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan secara adil.

Guterres menyoroti krisis pembiayaan global yang masih terus membengkak, dengan defisit lebih dari US$4 triliun per tahun untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Dengan asumsi nilai tukar Rp18.000 per dolar AS, angka tersebut setara dengan sekitar Rp72 kuadriliun. Ia menegaskan bahwa negara-negara berkembang tidak boleh dipaksa memilih antara melunasi utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka. Reformasi sistem pendanaan harus segera dilakukan agar kebutuhan pembangunan tidak terhambat oleh beban keuangan yang tidak seimbang.

Ia menyerukan penerapan komitmen Sevilla yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada 2025, sebagai langkah konkret untuk memperluas akses pendanaan, menangani krisis utang, dan mereformasi struktur keuangan internasional. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki mekanisme kuota dan pengambilan keputusan di lembaga keuangan global, agar partisipasi negara berkembang sejalan dengan kontribusi ekonomi mereka saat ini. Guterres menekankan bahwa keberhasilan reformasi harus sejalan dengan pembaruan Dewan Keamanan PBB, yang perlu mencerminkan dunia multipolar saat ini.

Indonesia disebut sebagai contoh penting dalam pergerakan ini, karena dianggap memainkan peran strategis dalam mendorong multilateralisme yang lebih inklusif. Guterres menyebut Indonesia sebagai negara yang mampu menyuarakan kebutuhan negara berkembang dengan efektif, termasuk dalam upaya mereformasi sistem Bretton Woods dan lembaga keuangan internasional lainnya. Ia menekankan pentingnya memberi ruang pengaruh yang layak bagi negara-negara berkembang sesuai dengan posisi ekonomi dunia saat ini.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, menyambut positif desakan tersebut. Ia menegaskan bahwa reformasi PBB bukan untuk melemahkan institusi, melainkan memperkuat fungsi dan relevansinya di tengah tantangan global yang kompleks. Reformasi sistem keuangan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya global untuk memastikan kerja sama internasional dapat menjawab ancaman seperti perubahan iklim, ketimpangan akses teknologi, dan ketidaksetaraan ekonomi.