Spanyol Mobilisasi Militer Hadapi Gelombang Imigran di Ceuta

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Spanyol telah mengambil langkah darurat dengan mengerahkan angkatan bersenjata ke wilayah otonom Ceuta guna memperkuat keamanan perbatasan. Keputusan ini diambil menyusul lonjakan jumlah imigran asal Maroko yang mencoba menyeberang secara ilegal ke wilayah Spanyol, terutama melalui jalur laut. Peristiwa ini mencatatkan kematian setidaknya 18 orang dalam sepekan terakhir, sebagian besar saat berenang menyeberangi perbatasan yang terletak di dekat kota Castillejos, Maroko.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan bahwa operasi militer bertujuan untuk mendukung Garda Sipil dalam menangani tekanan keamanan yang meningkat di kota. Pemerintah pusat juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan otoritas Maroko dan mitra internasional guna menangani akar permasalahan migrasi. Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan bahwa respons pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab dan kolaboratif, menanggapi permintaan bantuan dari pemerintah otonom Ceuta.

Kedatangan pasukan militer disusul kunjungan langsung oleh Sanchez dan Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska ke Ceuta pada 31 Juli 2026. Mereka meninjau kondisi lapangan dan mengevaluasi dampak krisis terhadap infrastruktur dan layanan publik. Di sisi lain, otoritas Maroko melaporkan telah membangun barikade di beberapa wilayah dan menahan puluhan orang, meskipun tidak mengonfirmasi penyebab gelombang migrasi yang tiba-tiba.

Situasi di perbatasan mencatat lebih dari 1.500 imigran telah memasuki Ceuta dalam waktu kurang dari seminggu, sebagian besar melalui renang. Otoritas setempat menemukan sembilan jenazah yang diduga tenggelam dalam upaya menyeberang. Meski belum ada hasil otopsi resmi, dugaan kuat menyebutkan korban tewas akibat kelelahan atau arus laut. Dewan Majelis Ceuta menyebut situasi ini sebagai yang paling parah dalam sejarah, menilai respons pemerintah pusat belum cukup efektif.

Di tengah krisis, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyerukan penangguhan keanggotaan Spanyol di zona Schengen, menilai kebijakan kewarganegaraan yang diberikan kepada imigran ilegal memicu pergerakan massa dan meningkatkan risiko perdagangan manusia. Pernyataan itu menambah tekanan politik internasional terhadap Madrid, yang kini dihadapkan pada tantangan kompleks antara kebijakan humaniter dan keamanan nasional.