Tanggul Laut Raksasa Siap Lindungi 55 Juta Jiwa di Pantura Jawa

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) mempercepat persiapan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai solusi strategis untuk menghadapi krisis lingkungan di kawasan pesisir utara Jawa. Proyek ini didukung oleh Peraturan Presiden tahun 2025, yang menetapkan kawasan dari Tangerang, Banten, hingga Gresik sebagai area prioritas perlindungan. Tujuannya utama adalah melindungi sekitar 50 hingga 55 juta jiwa yang tinggal di kawasan rawan bencana, terutama akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Kondisi di beberapa desa pesisir, seperti Timbulsloko dan Sayung di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kerentanan ekstrem, dengan sejumlah rumah dan fasilitas umum seperti sekolah yang telah tenggelam hingga hanya menyisakan bagian atap. Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa solusi tidak hanya berbasis konstruksi fisik, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan berbasis alam. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penerapan demonstrasi melalui penanaman mangrove di kawasan percontohan.

Pendekatan ini diharapkan bisa diperluas ke wilayah pesisir lain yang memiliki karakteristik serupa. Didit menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa, dalam menjalankan program ini. Ia menyebutkan bahwa kerusakan pada sistem kanal di Teluk Jakarta, yang kini berjumlah 12 dari semula 23, menjadi salah satu tantangan yang harus ditangani secara terintegrasi, terutama di bagian muara.

Proyek ini tidak hanya menekankan aspek konservasi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk nelayan, petambak, dan pekerja industri. Dengan stabilitas lingkungan yang terjaga, diharapkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Didit mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar proyek ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.