Thailand Percepat Pensiun Dini PNS untuk Kurangi Beban Anggaran

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Thailand merancang kebijakan pensiun dini secara bertahap untuk menyederhanakan struktur tenaga kerja di sektor publik. Program ini direncanakan dimulai pada tahun fiskal 2027, dengan target mengurangi jumlah pegawai negeri sipil sekitar 5% per tahun. Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan anggaran yang terus meningkat, terutama akibat beban belanja pemerintah yang mendekati ambang batas 70% dari total pendapatan nasional.

Fokus awal program ditujukan pada PNS berusia 50 tahun ke atas, dengan pertimbangan tambahan bagi pegawai berusia 40 tahun yang mengalami masalah kesehatan atau memiliki kewajiban merawat anggota keluarga. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan beban biaya operasional pemerintah dalam jangka panjang, sekaligus membuka ruang bagi penyerapan tenaga kerja baru yang lebih muda dan produktif.

Saat ini, jumlah PNS di Thailand mencapai 1,68 juta orang, menurut data hingga Juni 2023. Dalam tahap awal, diperkirakan alokasi anggaran untuk pensiun dini mencapai sekitar 7 miliar baht (setara Rp3,7 triliun). Pemerintah sedang mempertimbangkan kompensasi sebesar lebih dari 12 kali gaji bulanan bagi peserta program, meski besaran pastinya masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi fiskal yang dicanangkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Tujuannya adalah menciptakan cadangan keuangan yang cukup untuk menghadapi risiko ekonomi, termasuk fluktuasi pasar global dan tekanan dari krisis sosial atau kesehatan. Rancangan program sedang dalam tahap finalisasi dan akan diserahkan ke kabinet untuk mendapatkan persetujuan formal.