Utang Pemerintah Dekati Rp11.000 Triliun, Fokus pada Efisiensi Penggunaan Dana

Kendari, ıNarasikita - Realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir September 2026 telah menembus angka Rp494,3 triliun, atau setara 59,4% dari target APBN tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Angka ini didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp497,5 triliun, sementara pinjaman neto justru tercatat negatif Rp3,2 triliun, menunjukkan ketergantungan utama pada instrumen pasar modal. Meski masih dalam batas pagu, peningkatan utang terus menjadi perhatian karena dampak jangka panjang terhadap struktur anggaran negara.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan bahwa setiap tambahan utang akan menambah beban pembiayaan APBN, terutama dalam bentuk pembayaran pokok dan bunga yang semakin membengkak. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa dana hasil pinjaman digunakan secara efektif untuk proyek-proyek yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, agar kemampuan membayar kewajiban di masa depan tetap terjaga tanpa mengorbankan belanja produktif.

Faisal memperkirakan total utang pemerintah telah mendekati angka Rp11.000 triliun, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal jangka panjang. Ia menyebut defisit APBN pada periode tersebut mencapai Rp319 triliun, setara 1,24% terhadap PDB, masih berada di bawah ambang batas 3% yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ia memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut tanpa perbaikan efisiensi, rasio defisit berpotensi melebar di tahun-tahun mendatang.

Dengan kondisi tersebut, Faisal menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap alokasi dana dan pengawasan ketat terhadap proyek yang menggunakan pinjaman negara. Kunci keberlanjutan fiskal bukan hanya pada pengelolaan utang, tetapi pada seberapa besar kontribusi proyek tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian anggaran di masa depan.