10 Negara dengan PDB Per Kapita Terendah 2026

Kendari, ıNarasikita - Berdasarkan proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita nominal tahun 2026 dari International Monetary Fund (IMF), Yaman menempati posisi terbawah dengan angka sekitar 384 dolar AS. Kondisi ekonomi negara tersebut terus terpuruk akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan yang menghambat aktivitas produksi dan distribusi. Angka ini menjadi indikator utama ketimpangan ekonomi global yang masih melebar antarnegara.

Afghanistan mengikuti di urutan kedua dengan proyeksi PDB per kapita sekitar 448 dolar AS, meskipun data yang digunakan berasal dari tahun 2025. Negara ini masih menghadapi tantangan serius dalam pemulihan ekonomi pasca-krisis politik dan pembatasan akses ke sistem keuangan global. Sementara itu, Sudan Selatan berada di posisi ketiga dengan angka 488 dolar AS, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang kuat pada sektor minyak, namun terus terganggu oleh konflik internal dan ketidakstabilan politik.

Burundi, Republik Afrika Tengah, dan Mozambik menyusul di urutan keempat hingga keenam dengan PDB per kapita masing-masing sekitar 546, 613, dan 632 dolar AS. Ketiganya termasuk dalam kategori negara berpendapatan rendah menurut klasifikasi IMF. Perkembangan ekonomi di ketiga negara ini terhambat oleh keterbatasan akses terhadap investasi, infrastruktur yang belum memadai, serta tantangan dalam penguatan sektor pertanian dan industri.

Madagaskar, Malawi, Somalia, dan Niger melengkapi daftar 10 negara dengan PDB per kapita terendah. Angka per kapita mereka berkisar antara 656 hingga 822 dolar AS. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam, negara-negara ini menghadapi hambatan struktural seperti geografi yang sulit, keterbatasan kapasitas pemerintahan, dan ketergantungan pada bantuan internasional untuk pemulihan ekonomi. Semua negara dalam daftar ini termasuk dalam kelompok negara berpendapatan rendah yang menjadi fokus analisis IMF terkait pertumbuhan ekonomi global.

PDB per kapita, meski menjadi alat utama dalam peringkat ekonomi, bukan ukuran tunggal dari kesejahteraan rakyat. IMF menekankan pentingnya mempertimbangkan metode Purchasing Power Parity (PPP) untuk memahami realitas kehidupan sehari-hari, karena nilai tukar pasar tidak selalu mencerminkan daya beli aktual. Selain itu, proyeksi ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kondisi politik, ekonomi global, dan perubahan kebijakan nasional.