12,7 Juta Hektare Lahan Rusak Dibuka untuk Sawit Biodiesel

Kendari, ıNarasikita - Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi mengungkap rencana pemanfaatan lahan kritis seluas 12,7 juta hektare sebagai area perkebunan sawit guna mendukung target swasembada energi melalui program biodiesel B50 dan B100. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bisnis nasional di Jakarta, menekankan bahwa lahan yang dimaksud adalah hutan yang telah rusak, bukan hutan primer, serta berpotensi menjadi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena kurangnya transparansi terkait lokasi, status hukum, dan kondisi ekologis lahan yang dimaksud. Para pakar lingkungan menekankan bahwa kategori "lahan rusak" tidak otomatis berarti bebas fungsi ekologis, terutama di ekosistem gambut yang tetap menyimpan cadangan karbon tinggi meski terdegradasi. Mereka meminta klarifikasi mendalam mengenai peta sebaran dan mekanisme pengelolaan lahan tersebut.

Sejumlah peneliti menyampaikan kekhawatiran bahwa wacana ini bisa memicu praktik konversi hutan yang masih produktif, dengan alasan "terdegradasi", serta memperparah tren kebakaran hutan dan lahan yang sering kali dilatarbelakangi oleh aksi manusia untuk membuka lahan baru. Data dari lembaga riset menunjukkan bahwa lebih dari separuh area yang terbakar dalam dua dekade terakhir berubah menjadi perkebunan sawit, menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan energi bisa justru mempercepat kerusakan alam.

Sebelumnya, isu 12,7 juta hektare lahan kritis juga disinggung dalam konteks reboisasi oleh tokoh yang sama, yang menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memulihkan kawasan hutan yang gundul akibat bencana kebakaran besar pada era 1980-an dan 1990-an. Namun, pergeseran dari reboisasi ke penggunaan lahan untuk sawit menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan lingkungan dan tujuan jangka panjang.

Sampai saat ini, pihak terkait tidak memberikan respons resmi terkait detail teknis, mekanisme pengelolaan, atau data spesifik lokasi lahan yang dimaksud. Tanpa transparansi, wacana tersebut tetap menjadi bahan spekulasi dan kekhawatiran publik atas potensi eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi mengorbankan konservasi ekosistem demi kepentingan energi.