12 Kota Masa Depan Siap Dibangun dengan Aset BUMN

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah melalui Badan Pengelola Aset BUMN (BP BUMN) bersama Danantara sedang mempersiapkan pengembangan 12 kawasan perkotaan masa depan di berbagai wilayah Indonesia. Proyek ini dirancang sebagai bentuk transformasi tata kota berkelanjutan dengan pendekatan smart city yang mengintegrasikan hunian, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur transportasi. Fokus utamanya adalah menyediakan perumahan terjangkau bagi kelompok menengah ke bawah, sekaligus memanfaatkan aset negara yang belum optimal dimanfaatkan.

Pengembangan kawasan akan memanfaatkan lahan milik BUMN seperti area PTPN di Walini, Padalarang, Batang, serta kawasan di Deli Serdang, Medan. Dony Oskaria, selaku Kepala BP BUMN dan COO Danantara, menegaskan bahwa skala pembangunan tidak ditargetkan dalam ukuran ribuan hektare, tetapi fokus pada keterpaduan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyediakan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit sebagai bagian dari konsep kota berkelanjutan.

Dalam perencanaan, konsep transit-oriented development (TOD) menjadi landasan utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat mobilitas warga. Salah satu kawasan yang menjadi prioritas adalah Padalarang, yang ditargetkan menyediakan 200.000 hingga 250.000 unit hunian. Skema pembangunan akan memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan, termasuk dukungan infrastruktur pendukung yang memadai.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Dony menekankan perlunya pembentukan badan usaha baru dan percepatan proses pengalihan aset. Ia menegaskan bahwa rencana bukan hanya sebatas perencanaan, tetapi harus segera diwujudkan dengan langkah konkret. “Saya ingin hari ini sudah dibentuk PT, minggu depan tanahnya sudah masuk, PT-nya sudah punya aset dari PTPN,” tegasnya.

Tujuan akhir dari program ini adalah mengubah aset negara menjadi kawasan produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kota masa depan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperluas akses terhadap hunian layak dan fasilitas publik yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.