Anggaran 2027 Basarnas Belum Cukup, Kekurangan Rp2,29 Triliun

Kendari, ıNarasikita - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan operasional tahun 2027 akibat keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan sebesar Rp3,86 triliun, lembaga ini baru mendapatkan alokasi resmi sebesar Rp1,56 triliun, menyisakan defisit sebesar Rp2,29 triliun. Jumlah tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara tugas strategis dan dukungan anggaran yang tersedia.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menyatakan bahwa meskipun terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp313,5 miliar dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut belum mampu menutupi kebutuhan pokok. Fokus utama defisit berada pada pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, yang mencapai Rp1,31 triliun. Kekurangan ini berdampak langsung pada kesiapan operasional, termasuk pemeliharaan alat, pembangunan fasilitas, serta peralatan khusus untuk berbagai kondisi darurat.

Belanja modal tahun ini hanya dialokasikan sebesar Rp55,3 miliar, yang digunakan untuk pembelian peralatan khusus seperti high angle rescue, mountaineering, under water rescue, serta peralatan standar IEC-INASAR dan NAP-INASAR. Dana tersebut juga digunakan untuk membangun Kantor SAR baru di Surakarta dan Banyuwangi, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan operasional dan mempercepat respons bencana di wilayah strategis.

Di luar anggaran yang sudah ditetapkan, Basarnas telah mengajukan tambahan sebesar Rp2,16 triliun ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp135,37 miliar diusulkan untuk belanja pegawai, termasuk penambahan CPNS dan CPPPK. Sementara Rp213,57 miliar dialokasikan untuk operasional tugas harian, dan Rp1,48 triliun untuk kegiatan non-prioritas nasional. Tambahan dana juga diajukan untuk pemulihan banjir di Sumatra dan kebutuhan operasional SAR lainnya.

Syafii menegaskan bahwa peran Basarnas tidak hanya terbatas pada penyelamatan jiwa saat terjadi bencana, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan rasa aman dalam mobilitas masyarakat, investasi, industri, pariwisata, dan logistik nasional. Kesiapan infrastruktur dan personel menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem respons darurat nasional.