Mendag Perkuat Komunikasi dengan Ritel Atasi Kelangkaan Beras Premium

Kendari, ıNarasikita - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa akses distribusi beras premium bagi seluruh pelaku usaha tetap terbuka, dengan fokus pada peningkatan komunikasi intensif dengan jaringan ritel modern. Ia menekankan bahwa tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap produsen atau pedagang, dan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memasok ke gerai ritel, selama memenuhi standar kualitas dan aturan harga eceran tertinggi (HET).

Dalam kunjungannya ke Tangerang, Budi menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawal aliran pasokan melalui mekanisme bisnis langsung antara produsen dan pengecer. Ia menegaskan bahwa ritel modern memiliki kebebasan memilih pasokan dari sumber mana pun, asalkan kualitas sesuai dan harga sesuai regulasi. Komunikasi terus dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan optimal tanpa hambatan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, memastikan bahwa Perum Bulog telah menyiapkan sekitar satu juta ton beras premium untuk disalurkan ke ritel modern. Proses distribusi sedang berlangsung secara bertahap dan merata. Ia menekankan bahwa mekanisme penyerapan beras dilakukan secara B2B, tanpa intervensi langsung dari pemerintah, sehingga setiap transaksi didasarkan pada kualitas dan harga yang sesuai aturan.

Iqbal menepis anggapan adanya kelangkaan beras di pasar. Menurutnya, yang terjadi adalah keterbatasan variasi produk tertentu, seperti beras merah atau merek tertentu, bukan hilangnya stok secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa beras umum tetap tersedia di ritel modern, bahkan di pasar tradisional pun stok masih stabil dan harga cenderung lebih rendah.

Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kekosongan beras premium di ritel perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia menilai tidak masuk akal jika terjadi kelangkaan padahal stok beras nasional melimpah. Amran mengingatkan adanya potensi praktik tidak sehat dalam tata niaga beras, termasuk dugaan pelanggaran terkait beras fortifikasi, yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar, dengan langkah seperti moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum.