APBN Defisit Rp319 T hingga September 2026, Tetap Terkendali

Kendari, ıNarasikita - Realisasi APBN hingga akhir September 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun, setara 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini muncul akibat belanja negara yang melampaui pendapatan, namun tetap berada dalam batas yang direncanakan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kondisi ini merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal yang disengaja untuk memperkuat dampak stimulus ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

Pendapatan negara pada periode tersebut tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun, tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan berasal dari berbagai sumber, termasuk penerimaan perpajakan sebesar Rp1.847,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp492,3 triliun, serta hibah sebesar Rp1,5 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan kinerja fiskal yang membaik, didorong oleh efektivitas peningkatan basis pajak dan efisiensi pengelolaan aset negara.

Di sisi belanja, total pengeluaran pemerintah mencapai Rp2.660,5 triliun, naik 19,0 persen dari tahun sebelumnya. Komponen utama belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.061,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp599,2 triliun. Alokasi tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta dukungan fiskal bagi daerah dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Keseimbangan primer APBN hingga September 2026 tercatat surplus sebesar Rp125,5 triliun, menunjukkan kinerja fiskal yang sehat meskipun defisit terjadi. Menkeu menegaskan bahwa defisit ini tidak mencerminkan kegagalan, melainkan bagian dari strategi fiskal yang progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh indikator fiskal tetap berada dalam jalur yang direncanakan.