Azerbaijan Perketat Aturan Berpakaian di Sekolah, Hijab Jadi Tanda Kontroversi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Azerbaijan kini menerapkan peraturan baru mengenai pakaian di sekolah negeri, yang secara praktis membatasi penggunaan hijab oleh siswa dan guru. Aturan ini tidak secara tegas melarang hijab, tetapi menegaskan larangan terhadap pakaian yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme negara. Sejumlah sekolah dilaporkan menolak masuknya guru dan siswa yang tetap mengenakan hijab, bahkan memaksa mereka melepasnya sebelum memasuki kelas.

Guru bernama Zahra Hasanova mengungkapkan rasa kekecewaan setelah dilarang mengenakan hijab saat mengajar. Ia menyebut keputusan tersebut melanggar hak pribadi, karena hijab adalah pilihan yang seharusnya dihargai. “Saya merasa terluka. Jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga harus menjadi pilihan saya,” ujarnya, menegaskan bahwa kebebasan berpakaian adalah bagian dari hak asasi.

Aturan baru ini merupakan amandemen atas kebijakan seragam di lembaga pendidikan umum, dengan tujuan menciptakan keseragaman pakaian dan menegaskan komitmen negara terhadap sekularisme. Meski sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan beragama Islam, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan menetapkan negara sebagai sekuler. Pakaian bernuansa budaya dan nasional tetap diperbolehkan dalam acara khusus, asalkan mendapat persetujuan dari Dewan Pedagogi di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.

Protes terhadap kebijakan ini menyebar luas, bahkan menjangkau luar negeri. Di Turki, demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk menolak pembatasan tersebut. Sementara itu, jurnalis Polad Aslanov yang sedang dipenjara memprotes lewat mogok makan, menegaskan bahwa kebijakan ini melanggar hak konstitusional. Di tengah protes, muncul laporan pemadaman internet, meski belum terkonfirmasi oleh lembaga pemantau independen.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menanggapi kritik internasional dengan peringatan terselubung terhadap pihak luar yang disebutnya berusaha mengganggu gaya hidup masyarakat Baku. Pernyataan ini muncul saat protes menyebar ke Turki, yang secara simbolik dibandingkan dengan kebijakan serupa pada 1997. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut diskriminasi terhadap perempuan Muslim semakin menguat dalam forum PBB, tanpa secara langsung merespons pernyataan Aliyev.