Bantuan HP Gratis Tak Semua Warga Dapat, Fokus pada yang Belum Punya Perangkat
Pemerintah mempertimbangkan prioritas bagi masyarakat tanpa HP dalam program bantuan digital, dengan penekanan pada akurasi data dan asesmen berbasis teknologi.
Redaksi iNarasikita·Rabu, 14 Oktober 2026, 15.23 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 21x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Pemerintah tidak akan memberikan bantuan handphone secara merata kepada seluruh warga negara. Kriteria utama penerima bantuan akan diberikan kepada mereka yang belum memiliki perangkat telepon seluler, dengan pertimbangan hasil asesmen dan data terkini yang diperoleh dari sistem perlindungan sosial. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk perbankan dan penyaluran bantuan sosial.
Penerapan teknologi pengenalan wajah serta data biometrik menjadi kunci dalam memastikan keakuratan data penerima. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap dapat menghindari kesalahan penyaluran yang sering terjadi, di mana bantuan justru diterima oleh pihak lain selain penerima resmi yang terdaftar. Hal ini mencegah terjadinya penyaluran yang tidak tepat sasaran, seperti saat anggota keluarga lain yang menerima bantuan meski bukan penerima utama.
Pembaruan data penerima bantuan sosial dalam dua tahun terakhir telah menghasilkan hampir empat juta keluarga baru yang masuk dalam daftar. Pemerintah menekankan pentingnya keterbukaan dan akurasi data, bahkan menyambut koreksi dari masyarakat secara aktif. Banyak warga yang kini secara sukarela mengundurkan diri dari penerimaan bantuan karena merasa tidak memenuhi kriteria.
Sementara itu, belum ada kepastian mengenai anggaran, sumber pendanaan, atau kementerian yang akan mengelola program ini. Pelaksanaan juga belum ditetapkan akan dimulai pada 2026, karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. Kementerian Sosial dipastikan terlibat dalam koordinasi, meskipun belum ada pembahasan lintas kementerian secara khusus.
Tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa semua layanan publik digital dapat diakses secara inklusif, terutama oleh kelompok rentan. Dengan sistem yang lebih canggih dan data yang terus diperbarui, pemerintah berharap penyaluran bantuan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Madrasah Harus Jadi Ruang Belajar Inklusif dan Aman Digital
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dorong transformasi madrasah menuju lingkungan belajar inklusif, aman secara digital, dan berkeadilan melalui kolaborasi semua pihak.
24 Oktober 2026
Sulut Juara Umum Kejurnas Pacuan Kuda 2026
Kontingen Sulawesi Utara keluar sebagai juara umum Kejurnas Pacuan Kuda Pordasi ke-60 Seri 2 tahun 2026, mengamankan Piala Presiden dalam perhelatan nasional.
24 Oktober 2026

7 Kebiasaan Sederhana untuk Hidup Lebih Bahagia
Studi menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat dibangun melalui gaya hidup sehat, interaksi sosial, dan tujuan jangka panjang.
24 Oktober 2026

Pupuk Indonesia Dorong Ketahanan Pangan Lewat Irigasi Berkelanjutan
Pupuk Indonesia bersama Rabu Biru Foundation resmikan sistem irigasi di lima daerah, termasuk Gunungkidul, untuk tingkatkan produktivitas pertanian di lahan tadah hujan.
24 Oktober 2026
Berita Lainnya

D-8 Dorong Perdamaian Melalui Diplomasi dan Kolaborasi Ekonomi
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.26 WITA

PLTS Terapung di Waduk Tembesi Capai 74 Persen Progres
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.25 WITA

OJK Sultra Dorong Inklusi Keuangan Lewat BIK 2026
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.25 WITA

Gubernur Kalteng Tanam Pohon di Lokasi Karhutla Tumbang Nusa
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.24 WITA

Menteri Tinjau Langsung BSPS di Jakarta Barat
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.24 WITA

Makan Sebelum dan Sesudah Olahraga, Kunci Optimalisasi Performa Tubuh
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.20 WITA

Monako Ungguli Dunia sebagai Tempat Tinggal Terbaik 2026
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.11 WITA

Honda Bikers Day 2026 Tancapkan Semangat Kebangkitan di Ambarawa
Sabtu, 24 Oktober 2026, 23.10 WITA

