China Kecam Sanksi AS Terhadap Maskapai Iran

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah China secara tegas menolak kebijakan sanksi unilateral Amerika Serikat yang melarang seluruh penerbangan maskapai Iran di wilayah internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional maupun persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, sehingga dinilai melanggar prinsip hukum global. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (22/9), menanggapi kebijakan baru dari Washington yang mulai berlaku sejak 23 September.

Keputusan AS mencakup larangan total terhadap operasional maskapai Iran di seluruh dunia, termasuk pembatasan terhadap layanan pendukung seperti pengisian bahan bakar, pendaratan di bandara, penjualan tiket, dan dukungan logistik dari perusahaan asing. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa siapa pun yang tetap memberikan layanan kepada maskapai Iran akan berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan dolar AS. Ancaman ini dijadikan alat tekanan ekonomi untuk memperlemah Iran dalam konteks ketegangan regional yang berkepanjangan.

Ketegangan antara AS dan Iran telah berlangsung sejak akhir Februari, dengan eskalasi terus terjadi, terutama di wilayah Selat Hormuz yang strategis bagi kelancaran perdagangan global. Sanksi terhadap sektor penerbangan dianggap sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk membatasi kapasitas ekonomi dan diplomasi Iran di kancah internasional. Namun, China menekankan bahwa pendekatan semacam ini justru melemahkan kerja sama multilateral dan menciptakan ketidakstabilan global.

China menyerukan solusi damai melalui dialog dan mekanisme hukum internasional, bukan dengan tindakan sepihak yang merugikan negara-negara lain. Pernyataan Guo menekankan komitmen Beijing terhadap sistem multilateralisme dan perlindungan hak-hak negara kecil dari intervensi eksternal yang tidak berdasar. Langkah ini juga menjadi respons terhadap upaya AS yang dinilai semakin ekstrem dalam menerapkan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri.