Dugaan Keracunan Siswa SMA Tonggauna, GERAK-SULTRA Minta Pemeriksaan Mendalam MBG

Kendari, ıNarasikita - Kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa dan guru di SMA Negeri Tonggauna, Sulawesi Tenggara, kembali memicu kekhawatiran terhadap sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK-SULTRA), Wiwin Saputra, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, standar sanitasi, dan mekanisme distribusi makanan dalam program yang seharusnya menopang kesehatan masyarakat.

Ia menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah memberikan pangan bergizi secara aman dan merata kepada kelompok rentan, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Namun, jika makanan yang disalurkan berpotensi membahayakan kesehatan, maka sistem pengawasan harus dipertanyakan secara serius. Menurut Wiwin, program yang bermanfaat bisa berubah menjadi risiko jika proses pengelolaannya tidak dijaga ketat dan terbuka.

Wiwin menyoroti bahwa pengalaman serupa sebelumnya harus menjadi pelajaran bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Sultra. Ia menekankan perlunya pengawasan berjenjang—mulai dari persiapan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi—yang dilakukan secara konsisten dan transparan. Pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi insiden, melainkan harus bersifat preventif dan terus-menerus.

Ia juga mempertanyakan skema pelaksanaan MBG yang melibatkan banyak pihak, termasuk SPPG, yayasan, dan mitra penyedia. Dengan jumlah pelaku yang banyak, risiko penyimpangan meningkat, terutama jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat. Selain itu, ia menyoroti potensi penyimpangan anggaran yang bisa muncul bukan hanya dari kesalahan individu, tetapi juga dari kelemahan desain sistem dan lemahnya transparansi.

Wiwin menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap SPPG, tidak hanya dari sisi jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga kualitas, keamanan, kandungan gizi, dan kondisi kesehatan penerima manfaat. Ia menyarankan pemerintah menggunakan data gizi sebagai acuan baseline untuk menilai efektivitas program. Terkait insiden di SMA Tonggauna, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pengadaan makanan guna mengungkap penyebab kejadian dan mencegah terulangnya kasus serupa.