GAPKI Usul Kebijakan Biofuel Fleksibel untuk Jaga Ekspor Sawit

Kendari, ıNarasikita - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan revisi kebijakan penggunaan kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati dengan pendekatan yang lebih dinamis. Menurut Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan fluktuasi harga minyak bumi dan minyak sawit secara real-time. Ketika harga minyak bumi melonjak, penggunaan sawit untuk biodiesel dapat didorong melalui subsidi. Namun, saat harga minyak sawit berada di level tinggi, sebagian hasil produksi sebaiknya dialihkan ke pasar ekspor untuk menjaga keseimbangan pasar domestik dan global.

Peningkatan konsumsi dalam negeri, terutama untuk biodiesel, dinilai berpotensi mengurangi pasokan ekspor. Mukti menekankan bahwa subsidi biodiesel tidak berasal dari APBN, melainkan dari pungutan ekspor yang menjadi sumber pendanaan utama. Jika ekspor menurun, pendapatan dari pungutan tersebut juga akan terdampak, sehingga memperburuk keseimbangan fiskal. Ia menilai fleksibilitas kebijakan sangat penting untuk menjaga kesehatan pendapatan negara sekaligus memastikan kelancaran pasokan sawit untuk berbagai sektor.

Proyeksi GAPKI menunjukkan bahwa ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia berpotensi turun 3–4 juta ton pada 2027. Angka ini didorong oleh stagnasi produksi yang berkisar antara 51–56 juta ton dalam lima tahun terakhir, sementara permintaan dalam negeri terus meningkat untuk kebutuhan pangan, oleokimia, dan bahan bakar nabati. Penggunaan CPO untuk biodiesel diperkirakan naik dari 12,4 juta ton pada 2025 menjadi lebih dari 14 juta ton pada 2026, dan bisa mencapai 17 juta ton pada 2027.

Untuk mengantisipasi tekanan terhadap ekspor, GAPKI menyarankan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Selain itu, lembaga ini mengusulkan pembentukan kawasan khusus pengembangan sawit yang ditujukan secara eksklusif untuk kebutuhan energi. Dengan pendekatan ini, produksi untuk energi dapat dikelola terpisah dari pasokan pangan dan ekspor, sehingga tidak saling mengganggu. Mukti optimistis bahwa model ini dapat menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit nasional.