Hainan Jadi Lumbung Ekonomi Baru China dengan Nilai Rp2.000 Triliun

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Tiongkok sedang mengakselerasi transformasi Pulau Hainan menjadi pusat perdagangan bebas skala besar, dengan nilai proyek mencapai US$113 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun. Inisiatif ini, yang dikenal sebagai Hainan Free Trade Port (FTP), menempatkan wilayah tersebut sebagai eksperimen utama dalam membuka akses perdagangan dan investasi secara luas, dengan operasional kepabeanan yang dipisahkan dari wilayah daratan utama. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada model ekonomi tertutup dan memperkuat posisi Tiongkok dalam rantai pasok global.

Pengurangan tarif dan pelonggaran regulasi menjadi fondasi utama kebijakan baru ini, yang berhasil meningkatkan jumlah barang yang dapat masuk tanpa bea dari 21% menjadi 74%. Kategori barang bebas bea juga diperluas hingga lebih dari 6.600 jenis, mencakup sektor industri, konsumsi, dan teknologi. Selain itu, barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke daratan Tiongkok tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya mencapai minimal 30%, sebuah insentif kuat bagi produsen untuk beroperasi di kawasan tersebut.

Kebijakan ini juga membuka akses bagi entitas asing dalam sektor layanan yang sebelumnya dibatasi, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas. Dengan demikian, Hainan diharapkan menjadi poros penting dalam integrasi ekonomi regional, khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan wilayah selatan pulau. Proyek ini dianggap mampu mempercepat pemulihan dan peningkatan efisiensi rantai pasok global di kawasan.

Wakil Perdana Menteri Tiongkok, He Lifeng, menyatakan bahwa pelabuhan perdagangan bebas ini akan menjadi gerbang kunci dalam era keterbukaan ekonomi baru. Pasar keuangan di Tiongkok dan Hong Kong merespons positif peluncuran proyek ini, dengan saham-saham utama menguat pada hari pertama peluncuran. Namun, analis seperti Xu Tianchen dari Economist Intelligence Unit menekankan bahwa meski model Hainan menawarkan liberalisasi terkelola, sistem hukum dan keterbukaan finansialnya belum sebanding dengan standar Hong Kong.