Hybrid dan REEV Diminta Dapat Insentif untuk Percepat Elektrifikasi

Kendari, ıNarasikita - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan agar insentif kendaraan listrik diperluas mencakup mobil hybrid, plug-in hybrid, serta range extender electric vehicle (REEV). Usulan ini disampaikan sebagai respons atas tantangan infrastruktur dan harga yang masih menjadi hambatan utama bagi mobilitas elektrik di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, kendaraan dengan teknologi hibrida menawarkan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik dibandingkan mobil konvensional, karena mesin bensin hanya aktif dalam kondisi tertentu.

Kendaraan hybrid dinilai mampu menekan emisi karbon karena mesin pembakaran internal (ICE) beroperasi lebih sedikit dibandingkan mobil biasa. Dengan sistem penggerak listrik yang mendukung, penggunaan bahan bakar tidak terus-menerus diperlukan, sehingga mengurangi polusi. Selain itu, keberadaan infrastruktur pengisian daya yang belum merata di seluruh wilayah menjadi alasan utama kenapa mobil hybrid dan REEV tidak perlu bergantung pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Harga mobil hybrid dinilai lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni (BEV) karena kapasitas baterai yang lebih kecil. Hal ini mengurangi biaya produksi secara signifikan, terutama karena baterai merupakan komponen paling mahal dalam kendaraan listrik. Dengan tetap memanfaatkan komponen ICE seperti knalpot, sistem pendingin, dan filter udara, industri dalam negeri tetap dapat menyerap kebutuhan komponen yang sudah berkembang.

Gaikindo menegaskan bahwa insentif tidak perlu diberikan secara setara dengan BEV, namun tetap perlu diberikan dalam bentuk yang proporsional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan tanpa mengorbankan stabilitas industri dan ketersediaan pasar lokal. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan kebijakan nonfiskal seperti keringanan ganjil genap dan akses parkir khusus bagi pemilik kendaraan hybrid dan REEV.

Peningkatan pemanfaatan kendaraan hibrida dinilai strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan memperluas insentif, pemerintah dapat mendorong transisi energi yang inklusif, menekan konsumsi BBM, dan mengurangi emisi tanpa memaksa konsumen ke dalam pilihan yang terlalu mahal atau terbatas secara infrastruktur.