Indonesia Dorong Reformasi Pro-Pertumbuhan di Forum G20

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Asheville, North Carolina, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Pertemuan yang diselenggarakan di bawah presidensi Amerika Serikat menekankan pentingnya memperkuat pertumbuhan ekonomi global melalui reformasi sistemik, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan.

Di tengah tantangan global yang meliputi ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta beban utang yang tinggi, Indonesia mengusulkan agenda reformasi pro-pertumbuhan sebagai respons strategis. Juda menegaskan bahwa langkah-langkah struktural harus fokus pada pengurangan hambatan bagi investasi, penguatan kerja sama internasional, serta pendorongan inovasi sebagai pemicu pertumbuhan baru.

Pemerintah Indonesia memaparkan serangkaian upaya konkret, termasuk penyederhanaan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Penguatan sektor keuangan dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sementara transformasi ekonomi digenjot melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri berbasis nilai tambah. Pembenahan BUMN juga menjadi fokus, dengan penekanan pada tata kelola yang lebih baik, efisiensi operasional, serta daya saing yang meningkat.

Sebagai bagian dari pendekatan inklusif, forum G20 kali ini menyelenggarakan dialog langsung dengan pelaku usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan untuk mendapatkan masukan praktis tentang hambatan investasi dan pemanfaatan AI. Juda menekankan bahwa keberhasilan reformasi tak bisa lepas dari keterlibatan sektor swasta guna mewujudkan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang keuangan digital, Indonesia memperingatkan meningkatnya ancaman penipuan lintas negara, scam, dan kejahatan siber. Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah memperkuat literasi keuangan dan membentuk Anti-Scam Center sebagai wadah koordinasi lintas lembaga. Juda menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat, termasuk sinergi dengan Financial Action Task Force (FATF), guna menjaga integritas sistem keuangan global dan memperkuat perlindungan konsumen dalam era digitalisasi.