Investasi Hijau RI Mampu Dorong PDB 6 Persen

Kendari, ıNarasikita - Kebutuhan investasi hijau di Indonesia diperkirakan menembus angka US$45 hingga US$60 miliar, setara dengan Rp804,9 triliun hingga Rp1.073 triliun berdasarkan kurs Rp17.890 per dolar AS. Angka ini mencerminkan kebutuhan besar untuk memperkuat pasokan energi terbarukan sekaligus mendukung transformasi industri yang membutuhkan energi bersih. Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) menyatakan proyeksi tersebut mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 6 persen dalam jangka menengah.

Peningkatan signifikan dalam konsumsi listrik industri hijau diperkirakan terjadi antara 2026 hingga 2034, dengan lonjakan antara 3,5 hingga 5,3 kali lipat jika sumber energi terbarukan terintegrasi secara optimal. Sektor-sektor kunci seperti manufaktur ekspor, tekstil, kendaraan listrik, pusat data, dan pengolahan mineral menjadi fokus utama dalam ekosistem energi hijau yang sedang dikembangkan. Integrasi energi bersih dengan sektor industri diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi secara nasional.

Untuk menopang ekspansi proyek, perusahaan mempertimbangkan penerbitan obligasi sebagai salah satu mekanisme pembiayaan kreatif. Skema ini dipilih karena tidak mengubah struktur kepemilikan perusahaan, memungkinkan pengelolaan tetap berada di tangan internal. Obligasi yang direncanakan mulai disiapkan pada tahun depan akan menjadi sumber pendanaan ekuitas, dengan nilai dan waktu penerbitan sedang dalam kajian mendalam.

Sejalan dengan itu, Geo Dipa telah menerima penyertaan modal negara (PMN) dari APBN sebesar Rp1,3 triliun, yang berfungsi sebagai pendamping pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan untuk proyek konstruksi yang sedang berjalan. Dengan dukungan tersebut, perusahaan berupaya mempercepat realisasi proyek energi panas bumi yang berkelanjutan. Namun, kendala fiskal masih menjadi tantangan utama, terutama terkait tingginya komponen penerimaan negara dari penjualan listrik panas bumi.

Sebanyak 40 persen dari pendapatan penjualan listrik panas bumi kepada PLN kembali ke pemerintah dalam bentuk berbagai penerimaan, termasuk PNBP, PBB tubuh bumi, pajak air permukaan, bonus produksi, dan retribusi daerah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan PLTA (25 persen) dan PLTS (15 persen). Karena itu, Geo Dipa bersama Kementerian Keuangan tengah melakukan pembahasan untuk merevisi kerangka fiskal energi terbarukan guna menurunkan beban biaya dan meningkatkan kompetitivitas harga listrik hijau di pasar industri.