Ketersediaan Bahan Baku Jadi Penghambat Ekspansi Bioetanol Nasional

Kendari, ıNarasikita - Peningkatan porsi bioetanol dalam bahan bakar minyak hingga level E10 dan E20 menghadapi kendala signifikan terkait ketersediaan bahan baku lokal. Berbeda dengan biodiesel yang memanfaatkan kelapa sawit dengan pasokan yang relatif stabil, produksi bioetanol di dalam negeri masih bergantung pada komoditas seperti tebu, singkong, dan jagung yang belum dikembangkan secara masif. Ketersediaan komoditas ini secara nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri, terutama jika target bauran dinaikkan secara bertahap.

Menurut seorang pakar dari Universitas Pertamina, pengembangan bahan baku bioetanol membutuhkan waktu panjang, mulai dari penyiapan lahan hingga masa panen yang bisa mencapai lima hingga sepuluh tahun. Proses ini jauh lebih kompleks dibandingkan pengadaan bahan baku biodiesel yang sudah terintegrasi. Ia menekankan bahwa tanpa pasokan dalam negeri yang memadai, penerapan bioetanol tingkat tinggi akan terpaksa bergantung pada impor, yang menimbulkan pertanyaan soal kelayakan ekonomi dibandingkan impor bensin.

Meski demikian, dari sisi teknologi kendaraan, industri otomotif di Tanah Air dinilai sudah siap mendukung penggunaan bioetanol, terutama pada level E10. Penerapan lebih tinggi memerlukan penyesuaian lebih lanjut, tetapi secara mesin, kendaraan modern telah dirancang untuk menangani campuran bahan bakar tersebut. Fokus utama kini beralih pada kesiapan rantai pasok bahan baku, bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari aspek konsistensi dan skala produksi.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian telah merancang strategi pengembangan industri bioetanol dengan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan masyarakat. Program ini dijalankan secara nasional melalui kolaborasi dengan 44 bupati, sebagai tindak lanjut arahan presiden dalam memperkuat kemandirian energi. Diperlukan lahan seluas 1–2 juta hektar untuk menopang produksi secara masif, dengan tiga komoditas utama sebagai basis. Tujuannya adalah membangun ekosistem yang inklusif, di mana masyarakat turut berperan dalam pengembangan energi berkelanjutan.