KRL Belum Cukup, Pemerintah Kaji Skema Solusi

Kendari, ıNarasikita - Ketersediaan armada kereta rel listrik (KRL) di Tanah Air masih belum memadai untuk menunjang pertumbuhan mobilitas penumpang. Menurut data terbaru, kebutuhan KRL mencapai sekitar 105 trainset, sementara jumlah yang tersedia baru sekitar 80 unit, sehingga terjadi defisit sebanyak 25 trainset. Kondisi ini menuntut langkah strategis dari pemerintah guna menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan keterbatasan regulasi dan kapasitas produksi dalam negeri.

Menteri Perhubungan menegaskan bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan secara instan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan impor KRL bekas kini terkendala aturan yang ketat, sementara produksi dalam negeri melalui PT INKA dan mitra lainnya belum mampu memenuhi target secara penuh. “Ini bukan soal pilih antara impor atau dalam negeri, tapi bagaimana menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan,” ujarnya dalam pertemuan di Bandung.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah akan menggandeng sejumlah kementerian dan institusi terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Danantara. Koordinasi lintas sektor ini bertujuan merancang skema pemenuhan KRL yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Fokus utama adalah evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas produksi dalam negeri, termasuk ketersediaan bahan baku, tenaga ahli, dan jaringan pasokan. Di sisi lain, opsi impor tetap dipertimbangkan secara selektif, dengan pertimbangan aturan yang berlaku dan kelayakan teknis serta keamanan operasional.

Tujuan akhirnya adalah menjamin ketersediaan armada KRL yang memadai tanpa mengorbankan standar keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem transportasi massal. Solusi yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan saat ini sekaligus memperkuat fondasi industri dalam negeri di masa depan.