Aryanto Wibowo Dilantik Jadi Wakil Kepala BPKP

Kendari, ıNarasikita - Aryanto Wibowo resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian reshuffle kabinet. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 M Tahun 2026, yang mengatur pengangkatan pejabat di lingkungan BPKP serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Penunjukan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan dan pembangunan di tingkat nasional.

Latar belakang pendidikan Aryanto dimulai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), tempat ia menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) pada tahun 1989. Ia kemudian melanjutkan studi hingga mencapai Diploma Empat (D4) di institusi yang sama, selesai pada 1995. Selain pendidikan formal, ia memiliki sejumlah sertifikasi profesional bergengsi, termasuk Chartered Accountant (CA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Executive Leader (CREL), dan Fraud Risk Management Professional (FRMP), yang memperkuat kapasitas teknis dalam pengawasan keuangan.

Karier Aryanto di BPKP dimulai sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama BPKP. Seiring pengalaman, ia menjabat berbagai posisi strategis, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada 2020. Setahun kemudian, ia dipercaya memimpin Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan. Pada 2024, ia menjabat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, sebelum akhirnya dilantik menjadi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan pada 2 Juni 2025.

Dalam jabatan terbarunya, Aryanto bertanggung jawab atas pengawasan terhadap instansi pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan. Tugas ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dengan rekam jejak yang konsisten dan kompetensi teknis yang teruji, penunjukan Aryanto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengawasan di sektor-sektor kunci pembangunan nasional.