Pelantikan Dua Wamenkeu Baru Perkuat Kebijakan Fiskal

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik dua wakil menteri keuangan baru di Istana Negara, Jakarta, dalam upacara yang berlangsung pada hari Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang perubahan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Keduanya mengucapkan sumpah jabatan secara serentak, mengikuti petunjuk langsung dari Presiden, dengan ikrar setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan komitmen menjalankan peraturan perundang-undangan secara profesional demi kepentingan bangsa.

Luky Alfirman, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, kembali menempati posisi strategis di kementerian keuangan setelah sebelumnya dicopot pada April 2026 oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kementerian Keuangan sejak 1995, pernah menjabat di Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan berbagai jabatan strategis di tingkat pusat. Lulusan ITB dan pendidikan lanjutan di Amerika Serikat, ia memiliki keahlian mendalam dalam kebijakan anggaran dan ekonomi makro.

Sementara itu, Nurkholisoh Ibnu Aman, yang berasal dari Bank Indonesia, kini menempati posisi baru setelah menyelesaikan studi doktoral di University of Edinburgh Business School. Sebelum kembali ke BI sebagai Senior Researcher pada November 2024, ia aktif dalam dunia riset ekonomi dan keuangan, termasuk pernah bekerja di Ernst & Young. Dengan latar belakang akademik kuat di bidang keuangan dan ekonomi, termasuk gelar doktor dari universitas ternama, ia diharapkan mampu memberikan kontribusi analitis tingkat tinggi dalam penyusunan kebijakan fiskal.

Kehadiran kedua tokoh ini menambah komposisi wakil menteri keuangan menjadi tiga orang, dengan Juda Agung tetap menjabat sebagai wamenkeu. Kedua pejabat baru diharapkan dapat mendukung transformasi kebijakan fiskal yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi domestik maupun global. Mereka diharapkan mampu menjembatani kebijakan teknis dengan kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan.