Aksi Massal Desak Ketua KPU India Mundur Akibat Revisi Daftar Pemilih

Kendari, ıNarasikita - Ratusan demonstran dari kelompok Cockroach Janta Party (CJP) dan koalisi aktivis muda serta mahasiswa menggelar aksi di kawasan Mumbai pada Jumat (2/10/2026), menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar. Aksi tersebut merupakan respons terhadap kebijakan revisi daftar pemilih yang dinilai memihak kepada Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Demonstran menekankan bahwa proses pemutakhiran data pemilih harus transparan dan netral demi menjaga integritas pemilu.

Aksi serupa juga digelar di Jantar Mantar, New Delhi, di mana massa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil menyerukan reformasi sistem pemilu. Polisi menanggapi dengan tindakan pengamanan ketat, termasuk membubarkan kerumunan dan menaikkan paksa sejumlah mahasiswa ke dalam bus pengangkut. Beberapa stasiun metro di dekat lokasi aksi ditutup sementara, dan petugas mengimbau kerumunan tidak melebihi lima orang untuk mencegah keributan.

Kekuatan pengamanan diperketat dengan penempatan ratusan personel polisi dan pasukan paramiliter di sekitar area protes. Salah satu peserta aksi, mahasiswa asal Kerala bernama Pranav, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan upaya menyelamatkan sistem demokrasi yang dinilai mulai terancam oleh praktik yang tidak adil dalam proses pemilu. Ia menegaskan bahwa partisipasi rakyat harus dilindungi, bukan ditekan.

Tuntutan terhadap Gyanesh Kumar muncul sebagai bagian dari eskalasi lebih luas terhadap Komisi Pemilihan Umum India, yang diduga melakukan manipulasi dalam revisi daftar pemilih untuk memperkuat posisi BJP. Kelompok pengunjuk rasa menilai kebijakan tersebut merusak prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses demokrasi. Mereka menuntut transparansi, audit independen, serta penggantian kepemimpinan komisi yang dianggap tidak netral.

Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum menolak tudingan tersebut, menyatakan bahwa proses revisi dilakukan secara teknis dan sesuai peraturan. Namun, kritik terus mengalir dari berbagai kalangan yang mempertanyakan independensi institusi pemilu di tengah dinamika politik yang intens. Aksi yang digelar di dua kota besar ini menunjukkan semakin kuatnya gerakan rakyat dalam menuntut akuntabilitas dan keadilan dalam sistem demokrasi India.