Prabowo Perluas Lingkaran Penasihat dengan 26 Anggota Wantimpres

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat, 2 Oktober 2026, sebagai bagian dari perluasan struktur penasihat kebijakan tingkat tinggi. Pelantikan ini dilakukan sehari setelah dilakukan reshuffle kabinet, menandai upaya sistematis memperkuat basis dukungan politik dan kebijakan strategis di lingkungan eksekutif. Dengan tambahan ini, total individu yang berada dalam lingkaran kebijakan utama Presiden mencapai 166 orang, dihitung secara kumulatif tanpa pengulangan nama yang menjabat lebih dari satu posisi.

Komposisi 166 pejabat tersebut terdiri dari 26 anggota Wantimpres, 107 jajaran Kabinet Merah Putih, 26 pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga, serta 10 penasihat khusus presiden. Struktur ini menunjukkan pendekatan inklusif yang melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang: politik, militer, akademisi, agama, dan dunia usaha. Di antaranya, nama-nama seperti Pratikno, Hatta Rajasa, dan Budi Gunawan hadir dalam kapasitas eks-kabinet, menunjukkan rekonsiliasi terhadap tokoh-tokoh berpengalaman.

Beberapa posisi penting diisi oleh tokoh publik dengan rekam jejak kuat di bidang kebijakan. Misalnya, Airlangga Hartarto menjabat Menko Perekonomian, sementara Sugiono menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di sektor keamanan, Dudung Abdurachman menjabat Menko Politik dan Keamanan, sementara Zulkifli Hasan menangani isu pangan. Di bidang sosial dan keagamaan, tokoh seperti K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Yahya Cholil Staquf, dan Shinta Nuriyah Wahid turut berperan sebagai anggota Wantimpres, menekankan peran keberagaman dalam penyusunan kebijakan nasional.

Kehadiran tokoh-tokoh seperti Chairul Tanjung, Dato' Sri Tahir, dan Jusuf Wanandi dalam Wantimpres menunjukkan keterlibatan dunia usaha dalam arahan kebijakan strategis. Sementara itu, tokoh akademik seperti Margarito Kamis dan Rocky Gerung memberikan kontribusi dari ranah hukum dan politik. Posisi wakil menteri juga diisi oleh sejumlah tokoh muda dan profesional, menunjukkan upaya keterlibatan generasi baru dalam proses pembangunan.

Keseluruhan struktur ini menegaskan bahwa lingkaran kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada kabinet, tetapi juga mencakup jaringan penasihat yang luas, beragam, dan berpengalaman. Tujuannya adalah memastikan kebijakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang mendalam, melibatkan berbagai sektor, dan mampu menjawab kompleksitas tantangan pembangunan nasional secara holistik.