Menkeu Lantik 17 Pejabat Baru, Tekankan Konsolidasi Tuntaskan APBN 2026

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara resmi melantik dan mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalam acara yang berlangsung di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Gedung Mar'ie Muhammad, Jakarta, Senin (5/10). Prosesi ini melibatkan 13 pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), satu pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta tiga pejabat dari Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi yang terus diperkuat sejak 2024, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan PNS.

Dalam sambutannya, Suahasil menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan target APBN 2026, termasuk penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diembankan bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga komitmen moral dan kebangsaan. “Sumpah dan janji jabatan yang Anda ucapkan adalah bentuk perjanjian dengan Tuhan, demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Indonesia yang lebih maju,” tegasnya, menekankan urgensi menuntaskan tahun 2026 dan membangun fondasi untuk APBN 2027.

Pengukuhan pejabat DJP dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan struktur organisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu, terkait perubahan kebijakan fiskal dan modernisasi sistem perpajakan. Dari 13 pejabat DJP yang dikukuhkan, posisi penting seperti Direktur Peraturan Perpajakan, Direktur Penegakan Hukum, dan Direktur Intelijen Perpajakan ditempati oleh tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak di bidang teknis dan kebijakan. Sementara itu, Sunaryo dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, menandai penyesuaian strategis dalam pengelolaan bea dan cukai di wilayah timur Indonesia.

Tiga pejabat yang dilantik dari Sekretariat KSSK berasal dari institusi pelaku utama di sektor keuangan, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka diangkat untuk memperkuat kapasitas asesmen risiko sistemik, manajemen keuangan, serta pengawasan sektor jasa keuangan. Penunjukan ini mencerminkan sinergi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.