AS Setujui Penjualan Senjata Rp40 Triliun ke Tiga Negara Timur Tengah

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah memberikan persetujuan awal terhadap tiga kemungkinan penjualan senjata ke negara-negara di Timur Tengah, termasuk Mesir, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA). Penjualan ini dilakukan melalui mekanisme Penjualan Militer ke Luar Negeri (FMS), dengan nilai total mencapai sekitar US$2,27 miliar atau setara Rp40 triliun. Keputusan ini disampaikan setelah Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) menginformasikan rencana transaksi tersebut kepada Kongres Amerika Serikat.

Dari total nilai tersebut, transaksi terbesar ditujukan kepada UEA dengan angka sekitar US$1,041 miliar. Negara itu mengajukan permintaan hingga 10 ribu unit sistem senjata pembunuh presisi tingkat lanjut-II (APKWS-II) dalam konfigurasi udara-ke-udara dan udara-ke-darat, beserta peralatan pendukung. Di sisi lain, Mesir mendapatkan persetujuan untuk kemungkinan pembelian sistem rudal Javelin senilai sekitar US$832 juta, termasuk hingga 2.020 rudal FGM-148F, di mana 20 di antaranya dibeli secara langsung dari produsen, serta hingga 200 unit peluncur komando ringan (LWCLU) untuk mendukung operasional sistem.

Sementara itu, Kuwait mendapat persetujuan untuk pembelian jasa perbaikan dan pengembalian rudal Patriot, ditambah peralatan pendukung lainnya, dengan nilai perkiraan mencapai US$400 juta. Transaksi ini dilakukan dalam konteks ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan, terutama menyusul serangan saling menyerang antara Iran dan sekutu AS sejak Februari lalu. Serangan tersebut menargetkan pangkalan militer di Bahrain, Qatar, UEA, Kuwait, Yordania, dan Arab Saudi, memperburuk stabilitas regional.

Meskipun sebelumnya AS dan Iran sempat menjalin perjanjian kerangka kerja pada Juni untuk membuka kembali jalur navigasi di Selat Hormuz dan menangani isu nuklir Iran, kesepakatan tersebut tidak berlanjut hingga Agustus tanpa hasil akhir. Penjualan senjata ini dilihat sebagai bagian dari upaya AS memperkuat kapasitas pertahanan sekutu di kawasan yang menghadapi ancaman berkelanjutan.