MK Putuskan Syarat Ijazah Gibran Tidak Wajib Dipenuhi

Kendari, ıNarasikita - Mahkamah Konstitusi secara resmi membacakan putusan dalam perkara yang mempertanyakan kelayakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Sidang digelar pada Selasa malam (6/10) di Jakarta dan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, dengan seluruh anggota hakim hadir secara penuh. Proses pembacaan putusan dimulai pukul 20.00 WIB, setelah sebelumnya para pihak terkait, termasuk KPU, Bawaslu, dan para pemohon, hadir dalam ruang sidang.

Pemohon dalam gugatan ini terdiri dari Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta individu M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Mereka menilai bahwa Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu mengharuskan calon wakil presiden memiliki ijazah pendidikan setingkat sarjana, dan keberadaan Gibran yang hanya lulus SMA dianggap melanggar ketentuan tersebut.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagai hal yang bersifat imperatif, serta menyatakan diskualifikasi Gibran karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Mereka juga meminta putusan pencalonan Gibran dinyatakan batal sejak awal, keputusan KPU dibatalkan, pelantikan oleh MPR dinyatakan tidak sah, dan MPR diminta menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru dalam waktu maksimal 60 hari.

Namun, MK memutuskan menolak seluruh permohonan tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bukanlah syarat yang bersifat imperatif, melainkan bersifat perlu, sehingga tidak menghambat proses pencalonan jika tidak dipenuhi secara sempurna pada saat pendaftaran. Putusan ini menegaskan bahwa penetapan Gibran oleh KPU tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.