Pelayanan Apostille Pernikahan ke Hungaria Difasilitasi di Babel
Kanwil Kemenkum Babel memfasilitasi proses apostille dokumen pernikahan untuk warga yang akan menikah di Hungaria, menjamin kelancaran administrasi lintas negara.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 7x dibuka
📷 ANTARAKendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelesaikan proses apostille atas dokumen pernikahan yang dibutuhkan oleh seorang warga bernama Rovino Tamawiwy untuk keperluan legalisasi di Hungaria. Proses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah akses layanan hukum publik bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan administrasi di luar negeri.
Pelayanan apostille ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan dokumen resmi Indonesia memiliki keabsahan hukum di negara tujuan. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa layanan ini merupakan bentuk komitmen instansi untuk menyediakan proses yang cepat, transparan, dan profesional.
Dalam prosesnya, pemohon menyampaikan apresiasi terhadap keramahan, responsivitas, serta keterbukaan petugas yang membantu menyelesaikan dokumen dengan efisien. Rovino Tamawiwy menyebut bahwa dukungan dari tim Kanwil Kemenkum Babel sangat membantu dalam memenuhi persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh otoritas Hungaria.
Kantor wilayah ini terus memperbaiki kualitas layanan administrasi hukum umum, termasuk melalui digitalisasi proses dan penguatan kerja sama antarinstansi. Tujuannya adalah memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum dengan mudah, tanpa hambatan teknis atau birokrasi berbelit.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prabowo Serahkan Perkara Ijazah Gibran ke MK
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Mahkamah Konstitusi tanpa intervensi.
6 Oktober 2026

Pemerintah Diminta Segera Atur Standar Hijau untuk Data Center
IESR mendesak pemerintah mempercepat regulasi standar lingkungan, sosial, dan energi bagi data center guna mencegah krisis air dan emisi akibat pertumbuhan proyek tanpa pengawasan.
6 Oktober 2026

Perlindungan Konsumen Digital Diperkuat, Pemerintah Diminta Segera Atur Mekanisme Netral
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dari scam melalui regulasi yang menjamin keadilan dalam sengketa transaksi digital.
6 Oktober 2026

Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan untuk Produksi Bioetanol E20
Pemerintah menyiapkan 2 juta hektare lahan di berbagai wilayah untuk mendukung produksi bioetanol guna mencapai target E20 pada 2028.
6 Oktober 2026
Berita Lainnya

Elektrifikasi Transportasi dan Rumah Tangga Jadi Lompatan Emisi
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.24 WITA

WNA Belarus Dihadapkan ke Pengadilan atas Kasus Narkoba di Bali
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.24 WITA

Biaya Hunian Picu Korban Kebutuhan Pokok Global
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Satgas PKH Serahkan Rp13,24 Triliun ke Kas Negara
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Layanan Keimigrasian di MPP Nusantara Diperkuat untuk Dukung IKN
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Kopi Pesan Trend Jadi Pilar Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Penertiban Hutan Selamatkan Rp400 Triliun dari Kerugian Negara
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.22 WITA

Main HP Saat Petir? Mitos yang Perlu Dibongkar
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.22 WITA

