Prabowo Serahkan Perkara Ijazah Gibran ke MK
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Mahkamah Konstitusi tanpa intervensi.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 6x dibuka
📷 ANTARAKendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa keputusan terkait gugatan mengenai kelayakan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan bahwa lembaga yudikatif memiliki kewenangan eksklusif dalam menyelesaikan perkara konstitusional, dan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses tersebut.
Dalam pernyataannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga tinggi negara, terutama dalam penegakan hukum dan penilaian terhadap syarat-syarat formal dalam jabatan publik. Ia menegaskan bahwa penyerahan perkara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip hukum yang berlaku dan keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang.
Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sistem demokrasi yang berbasis hukum, di mana setiap sengketa terkait konstitusi harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Tidak ada upaya untuk memengaruhi atau mengarahkan hasil putusan MK, sekalipun persoalan tersebut menyangkut tokoh publik.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, berpegang pada prinsip tidak mengintervensi kewenangan yudikatif. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat menunggu putusan MK dengan penuh kepercayaan terhadap proses hukum yang transparan dan adil.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pelayanan Apostille Pernikahan ke Hungaria Difasilitasi di Babel
Kanwil Kemenkum Babel memfasilitasi proses apostille dokumen pernikahan untuk warga yang akan menikah di Hungaria, menjamin kelancaran administrasi lintas negara.
6 Oktober 2026

Pemerintah Diminta Segera Atur Standar Hijau untuk Data Center
IESR mendesak pemerintah mempercepat regulasi standar lingkungan, sosial, dan energi bagi data center guna mencegah krisis air dan emisi akibat pertumbuhan proyek tanpa pengawasan.
6 Oktober 2026

Perlindungan Konsumen Digital Diperkuat, Pemerintah Diminta Segera Atur Mekanisme Netral
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dari scam melalui regulasi yang menjamin keadilan dalam sengketa transaksi digital.
6 Oktober 2026

Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan untuk Produksi Bioetanol E20
Pemerintah menyiapkan 2 juta hektare lahan di berbagai wilayah untuk mendukung produksi bioetanol guna mencapai target E20 pada 2028.
6 Oktober 2026
Berita Lainnya

Elektrifikasi Transportasi dan Rumah Tangga Jadi Lompatan Emisi
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.24 WITA

WNA Belarus Dihadapkan ke Pengadilan atas Kasus Narkoba di Bali
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.24 WITA

Biaya Hunian Picu Korban Kebutuhan Pokok Global
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Satgas PKH Serahkan Rp13,24 Triliun ke Kas Negara
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Layanan Keimigrasian di MPP Nusantara Diperkuat untuk Dukung IKN
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Kopi Pesan Trend Jadi Pilar Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.23 WITA

Penertiban Hutan Selamatkan Rp400 Triliun dari Kerugian Negara
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.22 WITA

Main HP Saat Petir? Mitos yang Perlu Dibongkar
Selasa, 6 Oktober 2026, 21.22 WITA

