Mutasi Kapolresta Sleman dalam 24 Jam, Polda DIY Jelaskan Alasannya

Kendari, ıNarasikita - Mutasi kepemimpinan di jajaran Polresta Sleman berlangsung dengan kecepatan tinggi, menimbulkan perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu hari setelah menjabat, Kombes Pol Nanang Haryono digantikan oleh AKBP Dhimas Prasetyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagbekum Rolog Polda Metro Jaya. Keputusan ini dilakukan berdasarkan surat telegram dari Kapolri yang dikeluarkan pada 10 Oktober 2026, hanya delapan hari setelah serah terima jabatan pertama kali dilakukan.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menjelaskan bahwa proses rotasi ini merupakan bagian dari rencana strategis organisasi yang disusun oleh Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa mutasi tersebut bukan hasil kebijakan lokal, melainkan keputusan tingkat nasional yang mempertimbangkan kebutuhan operasional dan penempatan sesuai kapasitas personel. Nanang Haryono kini menjabat sebagai Dirpolairud Polda Jambi, posisi yang dianggap tak kalah penting dalam struktur kepolisian daerah.

Proses serah terima jabatan pertama kali digelar di Mapolresta Sleman di bawah pimpinan Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo, dihadiri pejabat utama dan jajaran kapolres. Upacara disusul dengan kegiatan welcome and farewell parade pada pukul 14.00 WIB. Namun, dalam waktu yang sama, surat telegram kedua dari Kapolri telah diterbitkan, mengubah struktur kepemimpinan secara mendadak.

Selain jabatan Kapolresta Sleman, mutasi juga menimpa dua pejabat lain di lingkungan Polda DIY. Kombes Oki Bagus Setiaji, yang sebelumnya menjabat Dirbinmas, kini menempati posisi Dir Lantas Polda Banten. Sementara itu, AKBP Ridho Hidayat dari Kapolres Kulonprogo dipindahkan menjadi Wakapolresta Sleman, digantikan oleh AKBP Agus Prihadinika yang sebelumnya menjabat di Ditreskrimsus Polda Riau.

Polda DIY menegaskan bahwa semua perubahan struktural ini merupakan bagian dari proses rutin pengelolaan sumber daya manusia di internal kepolisian. Tujuannya adalah menjaga efektivitas operasional, kesiapan tugas, dan penyesuaian kebutuhan strategis di tingkat daerah. Proses ini, meski cepat, tetap mengikuti mekanisme resmi dan tidak menimbulkan ketidakstabilan dalam tata kelola keamanan wilayah.