Netanyahu dan Graham Rancang Strategi Diskreditasi ICC Sebelum Pemilu AS

Kendari, ıNarasikita - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham diketahui melakukan koordinasi rahasia untuk membentuk tekanan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjelang gelaran Pemilu AS tahun 2024. Laporan yang mengungkapkan kerja sama tersebut berdasarkan rekaman yang diperoleh oleh sutradara Inggris Alex Holder, menunjukkan Netanyahu meminta dukungan bipartisan dari kalangan politisi Amerika Serikat, termasuk anggota Partai Demokrat, guna menolak perintah penahanan yang dikeluarkan oleh ICC.

Dalam percakapan yang direkam, Netanyahu mengusulkan agar isu dugaan pelecehan seksual terhadap Jaksa ICC Karim Khan dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum internasional. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan isu tersebut untuk “menodai” reputasi ICC secara luas, terutama di tengah dinamika politik Amerika Serikat yang sensitif terhadap isu kebijakan luar negeri.

Graham, yang kemudian meninggal dunia, dilaporkan berhasil menggaet dukungan dari Senator Richard Blumenthal dan Ben Cardin dari Partai Demokrat. Ia melaporkan kepada Netanyahu bahwa kedua senator tersebut telah setuju mendukung langkah tersebut. Dalam percakapan, Graham menyatakan, “Kita dapatkan mereka berdua,” menunjukkan keberhasilan strategi politik yang dipadukan antara kepentingan kebijakan luar negeri Israel dan dinamika partai di AS.

Sebagai imbalan, Graham menyampaikan komitmen Israel terhadap normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sebagai bentuk insentif politik. Surat bipartisan yang dikeluarkan pada 1 November 2024 mengutip dugaan pelecehan terhadap Karim Khan dan menyatakan keberatan terhadap prosedur ICC yang dianggap tidak memenuhi standar hukum, termasuk kegagalan dalam melakukan pertemuan dengan pejabat Israel sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Pada bulan yang sama, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dalam operasi militer di Jalur Gaza. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan kematian lebih dari 73.000 warga sipil, menurut laporan resmi yang dikutip dalam dokumen hukum ICC.