Negara Muslim Tetap Hadir Saat Netanyahu Berpidato di PBB

Kendari, ıNarasikita - Pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 di New York, aksi walkout melanda ruangan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai pidatonya. Lebih dari 70 negara memilih meninggalkan ruangan atau menahan delegasinya tak hadir, namun sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim tetap menunjukkan keberadaan perwakilannya. Uni Emirat Arab, Bahrain, Azerbaijan, Kazakhstan, Albania, Maroko, dan Senegal tercatat tidak mengikuti aksi protes tersebut, menunjukkan posisi diplomasi yang berbeda dari sebagian besar negara Islam lainnya.

Di sisi lain, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Hungaria, Serbia, Ukraina, Republik Ceko, dan Yunani juga mempertahankan kehadiran delegasinya. Uni Eropa, China, serta sejumlah negara lain seperti Australia, Kanada, Portugal, Polandia, Denmark, Rumania, Slovakia, Estonia, Lithuania, Luksemburg, Islandia, Meksiko, Kenya, dan El Salvador tetap menempatkan perwakilan mereka di ruang sidang. China, meski sebelumnya kritis terhadap kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat, hanya mengirim satu diplomat sebagai perwakilan.

Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang ikut dalam aksi walkout bersama Turki, Palestina, Tunisia, Suriah, Aljazair, Yaman, Mesir, Irak, Arab Saudi, Yordania, Iran, Qatar, Lebanon, Malaysia, Kuwait, Spanyol, Brasil, Peru, Kuba, Nigeria, Ghana, Libya, Bangladesh, Afghanistan, Oman, Niger, Madagaskar, Botswana, Bahama, Antigua dan Barbuda, serta Cabo Verde. Aksi tersebut menyebabkan sebagian besar kursi di ruang sidang terlihat kosong saat Netanyahu melanjutkan pidatonya.

Protes ini muncul di tengah kritik global yang meningkat terhadap operasi militer Israel di Gaza, kebijakan pendudukan di Tepi Barat, serta serangan di wilayah-wilayah lain di kawasan. Pada September 2025, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, pernyataan yang ditolak oleh pemerintah Israel. Di samping itu, Netanyahu juga menjadi target surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 21 November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.