Wacana Kuliah Gratis Dihadapi dengan Kekhawatiran dan Harapan

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto mengemukakan rencana penghapusan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang disebut membutuhkan alokasi anggaran mencapai Rp94 triliun untuk menjangkau lebih dari 2,8 juta mahasiswa. Wacana ini disambut dengan perasaan campur aduk oleh para mahasiswa yang masih berjuang membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan cara ekstrem—mulai dari meminjam uang ke pemilik kos hingga bekerja serabutan di warung kelontong. Bagi mereka, harapan terhadap kebijakan ini tidak hanya soal pengurangan beban, tetapi juga pertanyaan mendalam tentang konsistensi pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis.

Abdullah Umar Al Faruk, mahasiswa dari Aceh yang kini menempuh studi di Universitas Sumatera Utara, menjadi salah satu dari banyak narasumber yang menceritakan realitas hidupnya. Ia berasal dari keluarga korban bencana alam di akhir 2025, dengan kondisi ekonomi yang belum pulih. Meski berhasil lolos SNBP, ia tetap dihadapkan pada beban UKT sebesar Rp3,5 juta per semester setelah melakukan banding. Ia kini berupaya mencari pinjaman Rp3 juta dari pemilik kos untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo, sambil tetap menumpang tinggal di masjid dan berburu beasiswa. Baginya, pendidikan bukan sekadar hak, melainkan satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ketakutan terhadap realisasi wacana kuliah gratis pun muncul dari pengalaman nyata. Naufal Purba, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sumatera Utara, menyatakan pesimisme terhadap kemungkinan kebijakan tersebut terealisasi. Ia menyebut bahwa pemerintah kini justru menempatkan anggaran besar pada program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara pendidikan—yang dianggap krusial—dipandang sebagai sektor yang sering kali terabaikan. Ia menilai, jika benar-benar ingin mewujudkan pendidikan gratis, seharusnya anggaran pendidikan tidak dikurangi atau dialokasikan untuk program lain yang tidak langsung menopang pembangunan SDM.

Para mahasiswa menekankan bahwa kebijakan yang diumumkan harus dibarengi dengan transparansi dan komitmen anggaran yang jelas. Mereka menilai bahwa janji-janji sebelumnya seringkali tak terwujud karena anggaran yang terkuras untuk proyek lain atau terjadi kebocoran pendapatan. Mereka juga menyebut bahwa sumber dana yang disebutkan—seperti uang korupsi atau pencurian—perlu dikonfirmasi secara konkret, bukan hanya sebagai retorika politik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap wacana ini hanya akan muncul jika disertai tindakan nyata dan perencanaan fiskal yang berkelanjutan.