Pembakaran Hutan Disebut Terorisme Ekologi, Tantangan Nyata Negara

Kendari, ıNarasikita - Pernyataan bahwa pembakaran hutan merupakan bentuk “terorisme ekologi” menyeruak sebagai respons terhadap kerusakan yang terus berulang. Di balik kata-kata yang keras itu terkandung kesadaran bahwa kebakaran lahan bukan sekadar kejadian alam semata, melainkan akibat dari pilihan manusia yang meremehkan risiko. Warga yang menghirup asap selama berminggu-minggu, anak-anak yang harus belajar dari dalam ruangan, petani yang kehilangan hasil panen, serta negara tetangga yang terdampak kabut lintas batas, semua menjadi korban dari praktik yang seharusnya dicegah. Api yang membakar hutan bukan hanya menghancurkan vegetasi, tetapi juga merusak paru-paru bumi, meruntuhkan ekonomi lokal, merusak reputasi nasional, dan mengancam keberlanjutan ekologis di masa depan.

Pemerintah perlu menyikapi istilah itu sebagai peringatan serius, bukan sekadar pernyataan simbolis. Jika diklaim sebagai terorisme, maka respons negara harus menyentuh tataran kebijakan nyata: pencegahan lebih awal, penegakan hukum yang konsisten tanpa kecenderungan politis, reformasi izin konsesi, restorasi lahan gambut yang terus terganggu, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Kehadiran pemerintah dalam masa darurat memang penting, namun keberhasilan tidak boleh diukur dari jumlah helikopter yang dikerahkan atau jumlah tersangka yang ditangkap. Ukuran sejati adalah berkurangnya titik api tahun depan, penghentian izin yang bermasalah, pemulihan konsistensi kandungan air di lahan gambut, serta kesadaran perusahaan bahwa kelalaian akan berdampak hukum.

Krisis kebakaran hutan bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan cerminan kegagalan sistem ekonomi yang membiarkan eksternalitas merajalela. Pelaku memilih membakar karena murah, sementara biaya akibatnya dibebankan kepada masyarakat luas. Ini adalah bentuk eksternalitas ekonomi yang jelas: keuntungan pribadi, kerugian sosial. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat kebakaran tahun 2015 mencapai 16,1 miliar dolar AS—setara hampir dua persen dari PDB nasional saat itu. Angka ini jauh melampaui biaya pencegahan yang kerap dipersoalkan dalam anggaran. Dengan kata lain, pencegahan jauh lebih ekonomis daripada menanggung dampak asap dan kerusakan lingkungan.

Maka dari itu, tugas negara bukan hanya merespons ketika asap sudah menutupi langit, tetapi membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. Sistem yang tidak hanya mengandalkan pemadaman darurat, tetapi juga mengawasi konsesi, mengelola gambut secara ilmiah, dan mengubah paradigma bahwa pembakaran lahan adalah cara terbaik untuk membuka lahan. Keberhasilan jangka panjang akan terlihat bukan dari keberhasilan operasi pemadaman, melainkan dari hilangnya kebiasaan membakar, berkurangnya izin yang merusak, dan kembalinya keseimbangan ekosistem. Ini adalah ujian nyata terhadap kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan beradab.