Pemda dan Desa Diminta Perkuat Peran dalam Percepatan Eliminasi TBC

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah daerah dan pemerintah desa diminta memperkuat peran strategis dalam upaya menuntaskan kasus tuberkulosis di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan perlunya pembagian tugas yang jelas antarlevel pemerintahan, mulai dari provinsi sebagai pengendali kebijakan, kabupaten dan kota sebagai pelaksana integrasi program melalui APBD, kecamatan sebagai koordinator operasional, hingga desa dan kelurahan yang menjadi ujung tombak pendataan dan deteksi dini.

Koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menjalankan program ini. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, seperti Posyandu, PKK, tokoh adat, akademisi, serta media massa, diminta untuk turut menyebarkan informasi dan mengurangi stigma terhadap penderita TBC. Menurut Wamendagri, penyakit ini dapat disembuhkan selama dilakukan deteksi dini dan dukungan bersama.

Ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan TBC bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan bentuk penegakan amanat konstitusi terhadap hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Dukungan terhadap program seperti cek kesehatan gratis dan eliminasi TBC adalah bentuk konkret mewujudkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus dirasakan langsung oleh rakyat.

Pemerintah daerah yang telah memasukkan program kesehatan, khususnya penanggulangan TBC, ke dalam dokumen perencanaan daerah dan APBD, mendapat apresiasi. Namun, Wamendagri menekankan pentingnya pelaksanaan nyata di lapangan, bukan hanya sebatas dokumen yang tidak terimplementasi. Kepatuhan dan konsistensi dalam penyaluran anggaran serta pelaksanaan kegiatan menjadi kunci keberhasilan program.

Ia juga mengapresiasi kader TBC, terutama perempuan, yang secara aktif turun ke masyarakat untuk mendukung program. Semangat, keberanian, dan komitmen mereka menjadi salah satu pendorong utama tercapainya target eliminasi TBC secara nasional.