Pemerintah Jamin Pembayaran Utang KDMP dari APBN

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah resmi menjamin pelunasan utang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada lembaga perbankan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (9/9/2026).

Purbaya menegaskan bahwa komitmen ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjamin kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Ia menekankan bahwa pembayaran utang tidak akan gagal, sehingga perbankan tetap terlindungi dari risiko kerugian. Keputusan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran terhadap dampak gagal bayar terhadap sektor perbankan dan keberlanjutan program strategis.

Sejalan dengan itu, pemerintah memutuskan membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan operasional KDMP berjalan optimal. Satgas ini akan memantau penyaluran barang-barang subsidi serta memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional. Tujuannya adalah menjadikan KDMP sebagai mitra strategis dalam distribusi bantuan sosial dan kebutuhan pokok di tingkat desa.

Purbaya juga menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran tersebut telah tersedia dalam APBN dan tidak akan mengganggu keseimbangan keuangan negara. Ia menegaskan kesiapan Kementerian Keuangan untuk langsung melakukan transfer dana ke perbankan, bahkan dalam waktu segera, jika diperlukan. “Jika bisa transfer besok, saya transfer besok. Uangnya sudah dianggarkan,” tegasnya.