Pemerintah Perkuat Basis Data untuk Kebijakan Ekonomi

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan setiap kebijakan ekonomi dirancang berdasarkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menangani dinamika perubahan perilaku ekonomi masyarakat, menjaga keseimbangan harga, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki akurasi pemantauan ekonomi secara menyeluruh melalui integrasi data lintas sektor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa BPS berperan sebagai perekam dan pemantau utama kondisi ekonomi nasional. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas pemantauan terhadap tren yang belum sepenuhnya tercatat, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih responsif dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan rencana untuk melibatkan Kepala BPS dalam pertemuan lintas kementerian guna memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi strategis.

Data terbaru menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat, terbukti dari pertumbuhan signifikan di sektor transportasi dan pariwisata. Peningkatan jumlah transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang melampaui angka 100% menjadi indikator nyata adanya aktivitas konsumsi yang tinggi. Perubahan pola konsumsi, termasuk peningkatan belanja daring melalui platform digital, berhasil teridentifikasi oleh BPS, yang memperkuat keyakinan pemerintah bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga.

Daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, menunjukkan bahwa kualitas kawasan industri menjadi faktor penentu kinerja ekonomi daerah. Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini dalam penyusunan kebijakan strategis ke depan. Selain itu, isu net export dan inflasi tetap menjadi perhatian khusus, terutama karena inflasi di Indonesia cenderung dipicu oleh tekanan biaya produksi (cost-push), bukan permintaan agregat. Oleh karena itu, peningkatan pasokan menjadi kunci pengendalian inflasi.