Pemerintah Siap Lepas 12 Surat Utang hingga US$1,8 Miliar Akhir 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memastikan masih memiliki ruang untuk melaksanakan sejumlah lelang surat utang hingga akhir tahun 2026, dengan rencana menjalankan 12 kali pelelangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi pembiayaan defisit APBN yang diproyeksikan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,68% dari PDB, meningkat dibandingkan target awal sebesar 2,68% PDB. Penetapan ini menunjukkan kesiapan fiskal dalam menjaga keseimbangan anggaran meskipun menghadapi tekanan ekonomi global.

Sebanyak enam lelang SBN reguler dan enam lelang sukuk atau SBN Syariah telah dijadwalkan berlangsung secara rutin, termasuk empat transaksi SBN ritel yang akan diterbitkan, yakni SBR015 dan ST017. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang menarik pinjaman dari program bilateral dan multilateral senilai US$1,8 miliar, yang dapat direalisasikan pada kuartal terakhir tahun ini. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan negara untuk menjaga fleksibilitas keuangan.

Pasar obligasi domestik terus menunjukkan ketahanan, ditunjukkan dari kinerja lelang yang stabil. Hingga September 2026, rasio permintaan terhadap penawaran (bid to cover) mencapai 1,87 kali untuk SUN dan 2,52 kali untuk SBSN. Partisipasi investor asing tetap solid, dengan rasio 1,9 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN, mendorong aliran modal sebesar Rp36,7 triliun hingga 7 Oktober. Penerbitan SBN ritel telah menyerap dana sebesar Rp124,32 triliun dari empat seri yang beredar.

Penerbitan SBN valas juga tetap dibuka, dengan enam transaksi dalam empat mata uang—dolar AS, euro, yen Jepang, dan renminbi—mencatat total nilai US$14,76 miliar dan rasio permintaan 2,4 kali. Dukungan dari lembaga keuangan domestik terus menguat, dengan asuransi dan dana pensiun membukukan pembelian bersih SBN sebesar Rp137,4 triliun (tumbuh 10,6%), sementara institusi lainnya mencapai Rp100,6 triliun (naik 15,5%). Yield SUN tenor 10 tahun pada 7 Oktober berada di level 7,17%, dengan spread terhadap obligasi AS 10 tahun sebesar 188 bps, lebih rendah dibanding negara berkembang lain seperti Brasil dan Afrika Selatan.