Pemindahan Gaji PNS ke Bank Negara Mengancam Stabilitas BPD

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah dikabarkan sedang mempertimbangkan pemindahan sistem pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Himbara, kelompok bank negara milik BUMN. Keputusan ini muncul setelah serikat pekerja bank daerah menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak berantai yang akan ditimbulkan, terutama terhadap kinerja operasional dan keberlangsungan bisnis BPD di seluruh Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI, perwakilan serikat pekerja menegaskan bahwa pemindahan payroll akan mengganggu tiga pilar utama BPD: keberadaan tenaga kerja, aktivitas bisnis, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Salah satu risiko utama adalah penurunan drastis dana murah, khususnya dari rekening tabungan dan giro (CASA), yang menjadi sumber pendanaan utama bagi penyaluran kredit ke sektor produktif seperti UMKM dan pelaku usaha lokal.

Ahli makroekonomi dari INDEF, M Rizal Taufikurahman, menilai tidak ada urgensi ekonomi kuat yang mendasari kebijakan tersebut. Ia memperingatkan bahwa mengalihkan dana gaji PNS dari BPD ke bank nasional berisiko mengurangi intermediasi keuangan di tingkat daerah. Penurunan CASA akan meningkatkan biaya dana bagi BPD, sehingga menghambat penyaluran kredit dan berpotensi memicu kenaikan suku bunga kredit bagi masyarakat lokal.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, juga menyoroti pentingnya identifikasi masalah dasar sebelum melakukan perubahan besar seperti ini. Jika tidak ada bukti kegagalan sistem, biaya transaksi tinggi, atau kelemahan teknologi di BPD, maka pemindahan seragam justru dapat menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar dibanding manfaat administratif yang dijanjikan. Ia memperkirakan dampak jangka menengah termasuk tekanan efisiensi yang bisa berujung pada pemangkasan kantor dan tenaga kerja di BPD.