Pemprov DKI Buka Akses 50 CCTV Real-Time untuk Publik

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memungkinkan masyarakat mengakses data dari 50 titik kamera pengawas secara langsung melalui platform daring resmi. Akses tersebut ditujukan untuk mendukung transparansi, memperkuat sistem pengawasan publik, serta mendukung pengelolaan lalu lintas dan keamanan di wilayah ibu kota.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memantau pelayanan publik secara efektif, mencegah tindak kriminal, serta membantu warga memilih rute alternatif saat terjadi kemacetan. Dengan demikian, kamera tersebut berfungsi sebagai alat pendukung kebijakan yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Sebelumnya, terjadi insiden perusakan kamera pengawas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang terjadi usai sekelompok massa membubarkan diri setelah melakukan aksi di depan Gedung DPR. Meski belum diketahui apakah pelaku berasal dari kelompok unjuk rasa atau pihak lain, Pemprov DKI menegaskan bahwa segala bentuk vandalisme terhadap fasilitas publik akan dilaporkan ke penegak hukum.

Marulina menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan masyarakat, namun menolak tindakan anarkis atau kerusakan infrastruktur publik. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembukaan akses CCTV ini diharapkan dapat membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota. Dengan informasi yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat turut aktif dalam menciptakan lingkungan publik yang lebih aman dan berkelanjutan.