Pendidikan di Papua Tengah hingga Barat Daya Terus Diliburkan Imbas Asap Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Papua Selatan terus memburuk, memaksa pemerintah daerah memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di tiga kabupaten, yakni Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menyatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik yang rentan terpapar partikulat halus akibat udara yang kian tidak layak dihirup.

Di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, pemerintah setempat menerapkan kebijakan wajib masker bagi pelajar yang mengikuti pembelajaran tatap muka, sementara PAUD dan SD diliburkan dengan sistem PJJ. Kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 85 Tahun 2026, yang berlaku untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta, dan diberlakukan hingga situasi membaik. Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan bahwa kondisi udara yang memburuk telah menyebabkan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak.

Dampak asap juga merusak aktivitas transportasi udara di Timika, di mana sejumlah penerbangan dialihkan ke Jayapura karena ketebalan kabut yang mengganggu visibilitas. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengaku telah melaporkan kondisi ini ke Jakarta dan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera turun tangan menangani sumber kebakaran di Merauke, yang menjadi penyebab utama asap yang menyebar ke wilayah tetangga.

Di Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong memperpanjang kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) secara daring bagi seluruh satuan pendidikan, berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4.3/1317/2026. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemantauan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Sorong yang menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada kategori tidak sehat, serta rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Papua Barat.

Berdasarkan data SiPongi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat 19 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kabupaten Merauke per 13 Oktober 2026, menjadi indikasi kuat terjadinya karhutla yang belum mereda. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah menekankan perlunya penanganan darurat dari pemerintah pusat guna memadamkan sumber api dan mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.