Pengeluaran Makanan Bisa Capai 50% Pendapatan di 2050

Kendari, ıNarasikita - Proyeksi masa depan menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah di berbagai wilayah dunia kemungkinan besar akan menghabiskan hingga 50 persen dari total penghasilan mereka hanya untuk membeli makanan pada tahun 2050. Prediksi ini muncul dari analisis mendalam terhadap tren global yang melibatkan perubahan iklim, fluktuasi harga energi, pertumbuhan populasi, serta ketidakseimbangan produksi pangan. Faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks dan berdampak tidak merata terhadap berbagai kelas sosial.

Dalam skenario terburuk, penduduk dari kawasan berpenghasilan rendah hanya mengalokasikan sekitar 5 persen pendapatan untuk kebutuhan makanan, sementara kelompok berpenghasilan tinggi di wilayah yang sama masih mampu mempertahankan angka tersebut di bawah lima persen. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang semakin lebar dalam akses terhadap sumber daya dasar. Jennifer Morris, salah satu peneliti dari Pusat Sains dan Strategi Keberlanjutan MIT, menekankan bahwa alokasi sebesar setengah penghasilan untuk makanan dapat mengancam stabilitas kehidupan secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan model Global Change Analysis Model (GCAM) versi 7.1, yang menganalisis interaksi antara ekonomi, energi, air, lahan, dan iklim secara komprehensif. Dalam simulasi, dilakukan peninjauan terhadap 3.735 skenario berbeda dengan variasi dari 12 faktor utama, meliputi kondisi sosioekonomi, kebijakan konservasi lahan, produksi pangan, harga komoditas, serta dampak suhu terhadap energi dan air. Model ini membagi dunia ke dalam 32 wilayah, 235 cekungan air, dan 384 zona penggunaan lahan untuk memperkuat akurasi proyeksi.

Krisis pangan diperkirakan paling intens di sejumlah wilayah Afrika sub-Sahara, sementara krisis energi akan paling terasa oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Asia, Eropa Timur, dan Timur Tengah. Meski terdapat ketidakpastian dalam prediksi, para peneliti menekankan pentingnya memahami dinamika ini untuk perencanaan kebijakan. Gi Joo Kim dari Tulane University menyarankan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan kombinasi faktor spesifik yang berpotensi memperburuk kerentanan di setiap wilayah.