Perbarindo Dorong Penguatan Tata Kelola BPR-BPRS

Kendari, ıNarasikita - Industri perbankan rakyat di Tanah Air, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dihadapkan pada tantangan struktural yang menuntut transformasi menyeluruh. Dalam forum Musyawarah Nasional XII Perbarindo, Ketua Umum DPP Perbarindo menyoroti perlunya perbaikan sistem internal, termasuk kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko, guna menjawab dinamika ekonomi yang terus berubah. Ia menekankan bahwa keberlanjutan sektor ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen bersama antara lembaga, industri, dan regulator dalam menyusun arah strategis ke depan.

Pertumbuhan kinerja BPR-BPRS hingga Juli 2026 menunjukkan momentum positif meskipun dalam lingkungan ekonomi yang kompleks. Data menunjukkan bahwa BPR berhasil meningkatkan aset sebesar 4,25% secara tahunan, sementara BPRS mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 12%. Di sektor kredit dan pembiayaan, BPR tumbuh 3,12% dan BPRS mencapai 6,23%, menunjukkan peran aktif dalam mendukung akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Sementara itu, tabungan di BPR naik 4,21%, sedangkan BPRS mencatat pertumbuhan 10,27%, menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis rakyat.

Peningkatan deposito juga tercatat, dengan BPR tumbuh 2,15% dan BPRS mencapai 4,58%, yang mencerminkan kenaikan minat masyarakat terhadap produk simpanan berjangka. Tedy menegaskan bahwa data ini menjadi bukti bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan industri. Ia menekankan bahwa keberhasilan BPR-BPRS bukan hanya soal angka, tetapi juga kualitas layanan, keandalan, dan keterbukaan dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan yang inklusif.

Untuk mewujudkan transformasi yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Konsensus visi-misi antara institusi BPR-BPRS, asosiasi, dan regulator menjadi kunci dalam menyusun roadmap industri yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan daerah tertinggal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, BPR-BPRS diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian rakyat yang berkelanjutan dan berdaya saing.